NERACA

Sukabumi – Liquified Petreleum Gas (LPG/Elpiji) ukuran tiga kilogram bersubsidi mulai sulit ditemukan di warung pengecer.

Hal itu imbas dari larangan pengecer menjual langsung gas bertuliskan “Untuk Masyarakat Miskin”, oleh Kementerian ESDM.

Ali Hasan, seorang pemilik warung di Gunungguruh menuturkan sudah sepekan ini tidak ada lagi kiriman Elpiji ke warung.

“Pangkalan bilang harus pakai Nomor Induk Berusaha (NIB-pen) baru bisa dikirim. Jadi ribet,” ungkap Ali Hasan, Selasa (04/02/2025).

Ia mengaku kasihan terhadap warga yang ingin membeli gas bersubdisi, karena tidak memiliki stok.

Sementara sejumlah warga menyebutkan kebijakan pemerintah soal pembelian Elpiji di agen sangat memberatkan.

“Agen di wilayah kami sangat jauh. Pemerintah kok gini-gini banget sih. Beli Elpiji aja ribet,” kata Adang warga Mangkalaya yang sehari-hari berjualan mie ayam keliling.

Hal serupa diungkapkan Mak Cicih, pedagang gorengan di wilayah Desa/Kecamatan  Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.

Mak Cicih mengatakan sudah tiga haribtak berjualan karena sulit menemukan Elpiji.

“Saya ga punya kendaraan. Sedangkan pangkalan dan agen jauh dari kediaman saya,” ketusnya.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Daging) Kabupaten Sukabumi, Dani Tarsoni menjelaskan telah berkoordinasi dengan Hiswana soal ketersediaan Elpiji.

“Hingga kini tidak ada kelangkaan. kebijakan pembatasan pembelian Elpiji. Kami berharap kebijakan ini dikaji ulang,” sebut dia.

Dani mengamini kesulitan masyarakat atas kebijakan pembatasan pembelian LPG 3 kilogram bersubsidi.

“Kalau baca di media, Pak presiden sudah membolehkan pengecer atau warung menjual LPG bersubdisi,” ungkapnya.

Sementara pengamat kebijakan publik Sukabumi, Bambang Rudianto mendukung pembatasan penjualan Elpiji bersubsidi.

Hanya saja, sebut Bambang, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas, sehingga tak membuat masyarakat resah.

Kalau yang menjadi alasan agar subsidi tepat sasaran, ungkap Bambang, Kementerian ESDM seharusnya berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Perdagangan.

“Tiga kementerian ini akan saling terkait. Kementerian Perdagangan soal tata niaganya, Kementerian Sosial soal data penerima PKH, dan Kementerian ESDM akan produknya,” imbuh dia.

Ketiga kementerian ini, kata dia, seharusnya sinkron, sehingga subsidi tepat sasaran yang diingkan Menteri Bahlil, sesuai data.

“Ini sekarang rakyat lagi susah. Kok disusahinnlagi sih sama pemerintah,” ketusnya. (Ron)