NERACA

Jakarta – Meski ketentuan aturan pemenuhan free float saham terus diundur, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menemukan beberapa perusahaan tercatat yang belum memenuhi aturan tersebut. Hingga Januari 2025, BEI mencatat 41 emiten yang belum memenuhi ketentuan kepemilikan saham publik (free float), yang berisiko terkena sanksi. Informasi tersebut disampaikan BEI dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Teuku Fahmi Ariandar, Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI mengatakan, perusahaan yang tidak memenuhi aturan ini akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp50 juta. Jika masih belum memenuhi ketentuan, bursa akan memberlakukan suspensi perdagangan saham terhadap emiten tersebut.“Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 30 Januari 2025 terdapat 41 Perusahaan Tercatat yang belum memenuhi ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A,” ujarnya.

Dari 41 emiten yang belum memenuhi aturan kepemilikan saham publik, 13 di antaranya akan langsung terkena suspensi di pasar reguler dan tunai mulai sesi pertama perdagangan 31 Januari 2025. Perusahaan yang terkena suspensi antara lain PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC), PT Duta Anggada Realty Tbk (DART), PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW), PT FKS Multi Agro Tbk (FISH), PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP), dan PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH).

Selain itu, ada juga PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI), PT Metro Realty Tbk (MTSM), PT Asia Pacific Investama Tbk (MYTX), PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN), PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK), PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), dan PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO).

Sebanyak 28 perusahaan saat ini sudah terkena suspensi di seluruh pasar. BEI memutuskan untuk mempertahankan suspensi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya adalah PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK), PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), dan PT Aksara Global Development Tbk (GAMA).

Selain itu, ada juga PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX), PT HK Metals Utama Tbk (HKMU), PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY), PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS), PT Grand Kartech Tbk (KRAH), dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP).

Perusahaan lain yang masih dalam status suspensi antara lain PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Polaris Investama Tbk (PLAS), dan PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS). Bukan itu saja, BEI juga mempertahankan suspensi terhadap PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE), PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO), PT Siwani Makmur Tbk (SIMA), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), dan PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO).