NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, komitmen pemerintah dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas. Dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis, Airlangga merinci berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM.

Salah satunya yaitu program hapus utang dan hapus tagih sebagai keberpihakan kepada UMKM yang dilaksanakan pada 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga hingga 5 persen bagi kredit investasi yang diambil pelaku UMKM apabila mereka berusaha di sektor padat karya, seperti tekstil maupun garmen, alas kaki, makanan-minuman, furnitur, dan lain-lain. Subsidi tersebut menjadi kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk ekspor.

Di sisi lain, pemerintah telah memiliki berbagai strategi, antara lain membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional termasuk untuk UMKM serta mendukung dari sisi pembiayaan semisal pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam. Pemerintah juga memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi.

Juga ada fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) melalui pembebasan PPN dan PPN impor yang diberikan untuk UMKM tujuan ekspor. Selain itu, juga telah dilaksanakan program pemberdayaan aset tidak berwujud seperti pemberdayaan sertifikat tanah untuk rakyat, sertifikasi HAKI, dan sertifikasi halal, yang telah membantu UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.

Terdapat juga berbagai program yang dicetuskan Pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang diharapkan akan mendorong permintaan terhadap UMKM dalam negeri. Program-program ini juga akan dilanjutkan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta BRI untuk terus membina Top 20 dari UMK dari Kementerian UMKM agar bisa naik kelas. “Setiap tahun minimal kita harapkan ada 20 UMK yang bisa graduasi jadi usaha menengah yang tangguh,” ujar Airlangga.