Hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen mengundang perhatian luas. Pasalnya, angka ini jauh melampaui survei serupa pada Januari 2015, ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya mencatatkan tingkat kepuasan publik sebesar 65,1 persen.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi hasil survei, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tinggi.

Salah satu alasan yang bisa menjelaskan tingginya angka kepuasan adalah peluncuran program MBG (Merakyat, Berkeadilan, dan Gotong Royong) yang menjadi salah satu andalan pemerintahan saat ini.

Kedekatan waktu antara survei dengan peluncuran program MBG menjadi faktor strategis yang memengaruhi persepsi publik. Namun, fenomena ini juga menunjukkan paradoks: tingginya kepuasan publik di satu sisi tidak selaras dengan tantangan ekonomi yang nyata di sisi lain. Mengapa?

Program MBG, yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjadi salah satu gebrakan awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini mencakup berbagai inisiatif, seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan program padat karya, yang menyentuh banyak orang di lapisan masyarakat bawah hingga menengah. Dengan fokus pada pendekatan populis, program ini berhasil menciptakan efek positif yang kuat di benak masyarakat. Kedekatan waktu peluncuran program MBG dengan survei Litbang Kompas memberikan keuntungan strategis bagi pemerintah.

Ketika masyarakat baru saja merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini, mereka cenderung memberikan penilaian positif. Hal ini sesuai dengan teori psikologi sosial yang menyatakan bahwa pengalaman positif yang baru saja dialami memiliki dampak lebih besar pada persepsi dibandingkan pengalaman jangka panjang.

Selain itu, narasi pemerintah yang optimistis dan terstruktur tentang keberhasilan program ini turut memperkuat persepsi publik. Media massa, yang menjadi saluran utama komunikasi, secara konsisten memberitakan dampak positif program MBG, sehingga meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat.

Tidak heran jika survei menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Meskipun angka 80,9 persen tampak realistis dari sisi metodologi survei dan analisis data, pertanyaan tetap muncul: apakah angka tersebut benar-benar mencerminkan kepuasan publik secara mendalam?

Perlu dipahami bahwa survei pada dasarnya adalah potret sesaat dari opini publik. Artinya, hasil survei sangat bergantung pada waktu pelaksanaannya, metodologi yang digunakan, dan faktor eksternal yang memengaruhi opini masyarakat saat itu.

Dalam konteks ini, hasil survei media massa itu mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pemerintahan baru dan program-program yang baru diluncurkan. Namun, jika survei dilakukan di waktu yang berbeda, hasilnya mungkin menunjukkan angka yang lebih moderat.

Efek "bulan madu politik," di mana masyarakat cenderung memberikan penilaian optimistis di awal masa pemerintahan, juga memainkan peran penting dalam menciptakan hasil yang tinggi. Namun, ada alasan untuk berhati-hati dalam menafsirkan angka ini. Tingkat kepuasan publik yang tinggi tidak selalu berarti bahwa masyarakat benar-benar puas secara mendalam.

Dalam banyak kasus, angka ini mencerminkan harapan publik terhadap pemerintah baru, yang bisa berubah seiring waktu jika pemerintah gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Salah satu aspek yang menimbulkan perdebatan adalah bagaimana tingginya tingkat kepuasan publik ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti inflasi yang tinggi, ketidakpastian ekonomi global, dan gelombang PHK di berbagai sektor. Kondisi ini seharusnya menciptakan tekanan psikologis dan material bagi masyarakat, yang biasanya tercermin dalam penurunan tingkat kepuasan.