Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 Km di perairan Tangerang, Banten, kini menjadi salah satu isu besar yang mendapat sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Pagar laut tersebut tidak hanya membatasi akses para nelayan, tetapi juga menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cukup signifikan.

Di tengah upaya pembongkaran yang dilakukan oleh TNI-AL, ada rencana moratorium yang akan diberlakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas alasan proses hukum menimbulkan berbagai pertanyaan.

Namun langkah KKP ini seolah mengabaikan kerugian publik, terutama nelayan yang terpaksa kehilangan mata pencaharian akibat penghalangan akses menuju laut. Jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut, kerugian yang dialami masyarakat akan semakin besar.

“Oleh karena itu, penundaan pembongkaran pagar laut harus segera dievaluasi, dan KKP seharusnya mempercepat proses tersebut demi melindungi kepentingan masyarakat,” ujar Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta, menanggapi rencana KKP tersebut..

Selain itu, aparat keamanan dan penegak hukum perlu melakukan investigasi menyeluruh terhadap aktor-aktor yang terlibat, termasuk penyelenggara negara dan investor yang bertanggung jawab atas pembangunan ilegal ini.

Hanya dengan tindakan yang tegas dan komprehensif, keadilan dapat ditegakkan, dan kerugian publik dapat diminimalisir. Sebab nelayan yang bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, merupakan pihak yang paling dirugikan.

Berdasarkan simulasi perhitungan ekonom tersebut, biaya ekonomi, sosial, dan ekologis jauh melebihi potensi manfaat yang diklaim. Kerugian ekonomi akibat penurunan pendapatan nelayan dan peningkatan biaya operasional mencapai Rp116,91 miliar per tahun.

Lebih jauh lagi, pemasangan pagar ini berpotensi merusak ekosistem laut. Material pagar, baik yang terbuat dari bambu maupun bahan lainnya, dapat mengganggu pergerakan ikan dan biota laut lainnya, mengubah pola migrasi, serta menyebabkan akumulasi limbah di sekitar area tersebut. Oleh karena itu, mempercepat proses pembongkaran adalah satu-satunya langkah rasional untuk meminimalisir dampak negatif yang semakin meluas.

Penting untuk diingat bahwa proses hukum terhadap kasus ini dapat dilakukan tanpa menunda pembongkaran..Barang bukti tidak harus berbentuk fisik di lokasi, melainkan dapat didokumentasikan dengan baik melalui foto, video, atau bahkan melalui pemetaan drone. Dengan teknologi saat ini, tidak ada alasan untuk menjadikan pagar laut fisik sebagai penghalang penyelidikan.

Bagaimanapun, penundaan pembongkaran hanya akan memperpanjang penderitaan nelayan dan masyarakat pesisir. Untuk itu KKP seharusnya mengambil sikap yang lebih proaktif dalam mempercepat pembongkaran sambil tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas pelaku di balik pemasangan pagar tersebut.

Selain mempercepat pembongkaran, perlu ada investigasi mendalam terhadap semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemasangan pagar laut ini.  Jika memang terjadi pembiaran, ini merupakan bentuk kelalaian atau bahkan indikasi keterlibatan korupsi yang harus ditindak tegas.

Dalam kasus pemasangan pagar laut ini, pihak yang memiliki motif ekonomi kemungkinan besar adalah investor atau pelaku usaha tertentu yang ingin menguasai akses laut demi kepentingan pribadi. Investor seperti ini harus diungkap dan dijerat hukum. Karena penguasaan sumber daya laut secara ilegal melanggar prinsip keadilan dan berpotensi menjadi preseden buruk jika tidak ditangani dengan tegas.

Peran investor yang mendanai proyek pagar laut harus dibuka secara transparan. Aliran dana, tujuan pemasangan, serta motif di baliknya harus diungkap kepada publik. Tidak hanya itu, sanksi berat harus diberikan untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan.