Membaca berita tentang kasus pemagaran laut di wilayah Tangerang dan Bekasi yang belakangan ini cukup menghebohkan masyarakat, ternyata pemagaran laut di wilayah Tangerang dan Bekasi konon sudah memiliki perizinan dari instansi Kementerian ATR/BPN dan KKP, namun mengapa sampai terjadi kasus tersebut dipersepsikan seolah-olah aparat negara tidak mengetahuinya secara pasti keberadaan "pagar laut" tersebut? Lantas bagaimana fungsi koordinasi dan komunikasi yang selama ini berada di bawah Kemenko Hukum? Mestinya kasus pemagaran laut yang dicap liar seharusnya tidak perlu terjadi, jika koordinasi antarlintas instansi/lembaga berjalan harmonis.

Ahmad Husein, Jakarta Pusat