NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan bilateral dengan The Public Accounts Committee (PAC) atau komite terpilih di parlemen Malaysia yang bertugas sebagai peninjau keuangan pemerintah Malaysia.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/1), bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antarlembaga regional dan internasional terkait pertukaran informasi mengenai penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam pertemuan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Setyo menjelaskan bahwa KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Apalagi, KPK diberikan amanat konstitusi untuk pemberantasan korupsi secara jujur dan profesional.

Disebutkan bahwa ada lima asas yang dipegang KPK dalam jalankan tugas dan tanggung jawabnya, yakni asas keterbukaan, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan proporsionalitas.

Ia menyebutkan KPK juga memiliki trisula strategi pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Ketiganya, lanjut dia, dijalankan secara simultan dan terintegrasi satu sama lain dengan berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan hingga peran serta masyarakat untuk bisa wujudkan negara yang bebas dari korupsi.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengemukakan bahwa Indonesia menjadikan pemberantasan korupsi sebagai sebuah isu strategis yang memerlukan sinergitas dari seluruh kepentingan untuk mengakselerasi pencapaiannya.

Oleh karena itu, kata Fitroh, pertemuan bilateral ini menjadi momentum awal terjalinnya kerja sama antara KPK dan The PAC Malaysia.

Jika melihat kasus-kasus korupsi pada tingkatan multinasional dengan skema yang makin kompleks, menurut dia, upaya kolaborasi dan kerja sama perlu KPK upayakan.

"Terlebih pemerintah Indonesia saat ini telah mendorong penguatan pemberantasan korupsi pada level nasional hingga forum global agar jalannya pemerintahan lebih independen dan transparan," ucap Fitroh.

Pada pertemuan tersebut, Vice Chairperson The PAC Malaysia Y.B. Puan Teresa Kok Suh Sim menjelaskan bahwa kunjungan ini untuk membangun kerja sama dalam pertukaran informasi dan pengalaman terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Inisiatif ini, kata dia, untuk membangun komitmen antikorupsi tertentu secara khusus atau umum.

Teresa Kok mengemukakan bahwa The PAC Malaysia ini merupakan komite parlemen Malaysia untuk memeriksa laporan dari auditor jenderal (AG) dan meneliti keuangan pemerintah serta uang yang dialokasikan oleh parlemen untuk pengeluaran publik.

"Lawatan bilateral ini juga kami manfaatkan untuk membangun inisiatif dan kesepakatan dengan beberapa negara dalam suatu komitmen antikorupsi," ungkap Teresa Kok.

Melalui fungsi yang dimiliki The PAC Malaysia dalam melaksanakan tugasnya, menurut Teresa Kok, tidak dapat memihak dengan prioritas mengedepankan transparansi dan akses publik terhadap informasi.

Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam semua hal yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan pemerintah untuk masyarakat.

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh dan penggelapan dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi.

Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara-narkoba, dan negara bagian mafia. Korupsi dan kejahatan adalah kejadian sosiologis endemik yang muncul dengan frekuensi reguler di hampir semua negara pada skala global dalam berbagai tingkat dan proporsi. Data terbaru menunjukkan korupsi sedang meningkat. Setiap negara mengalokasikan sumber daya domestik untuk pengendalian dan pengaturan korupsi dan pencegahan kejahatan. Ant