NERACA

Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan agar orientasi kinerja dan tujuan Kementerian Imipas harus diselaraskan dengan arah kebijakan Astacita Presiden Prabowo Subianto yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Saat memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Jakarta, Kamis (9/1), dia menyebutkan dokumen RPJMN tersebut akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

"Kita mau bergerak cepat untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk memberikan legacy baik kepada institusi ini," kata Agus seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (10/1).

Maka dari itu, dirinya meminta semua pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara optimal, berani, dan tidak ragu-ragu, serta mampu bekerja sama serta berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain.

Ia pun meyakini dengan kepemimpinan yang kuat dan kerja sama yang solid, Kementerian Imipas yang modern, profesional, dan berintegritas akan terwujud.

Di tengah dinamika global, kata dia, tantangan tugas Kementerian Imipas semakin kompleks. Namun dirinya yakin kompetensi, integritas, komitmen, serta dedikasi yang dimiliki para jajarannya dapat berkontribusi besar bagi kemajuan Kementerian Imipas.

Agus berharap seluruh capaian baik yang telah diraih Kementerian Imipas selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Di sisi lain, sambung dia, capaian lainnya perlu dievaluasi dan segera diperbaiki supaya berbagai target yang telah ditentukan dapat tercapai dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada para pimpinan tinggi madya yang baru dilantik. Harus disadari bahwa amanah yang diemban merupakan suatu kehormatan, sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar," ucap dia.

Mantan Wakil Kapolri tersebut turut mengapresiasi capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Imipas tahun 2024, yaitu Rp9 triliun atau 150 persen dari target Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Rp58,8 miliar atau 621 persen dari target Ditjen Pemasyarakatan.

Dia berharap capaian itu dapat ditingkatkan pada tahun 2025 melalui transformasi paradigma Imigrasi melalui fungsi pelayanan yang mengedepankan kecepatan, keramahan, profesionalisme, dan kepekaan pada kemanusiaan. Dengan demikian, ⁠Imigrasi akan menjadi jendela reputasi Indonesia di dunia internasional.

Selain itu, sambung Agus, upaya mencapai target PNBP juga akan dilakukan melalui pemanfaatan lahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) dalam program ketahanan pangan.

Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tujuh orang pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Imipas dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ketujuh orang pimpinan tinggi madya beserta jabatannya masing-masing tersebut, yakni Asep Kurnia sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas, Brigjen Pol. Mashudi sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Irjen Pol. Yan Sultra Indrajaya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, serta Aman Riyadi sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi Pemasyarakatan Kementerian Imipas.

Lalu, Anggiat Napitupulu sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Imipas,
Brigjen Pol. Ratna Pristiana Mulya sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kementerian Imipas, serta Ida Asep Somara sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Imipas. Ant