NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya melalui desk pencegahan tindak pidana korupsi berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,7 triliun.

Penyelamatan uang negara itu dilakukan melalui beragam kasus korupsi yang ditangani beberapa instansi di bawah desk tersebut diantaranya Kejaksaan Agung, Polri, KPK, BPK, OJK dan beberapa instansi terkait.

"Dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk pada bulan Oktober 2024 hingga saat, ini lebih kurang 3 bulan, desk telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp6,7 triliun," kata Budi Gunawan saat ditemui di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1).

Pria yang akrab disapa BG ini mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto yakni memberantas korupsi di 100 hari pertama kerja kabinet.

Walau sudah berhasil menyelamatkan negara dari kerugian sebesar RP 6,7 triliun, BG memastikan kinerja desknya tidak akan mengendur. Beragam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi akan terus dilakukan sesuai dengan amanat Presiden.

Budi juga meminta seluruh instansi pemerintah membantu pencegahan korupsi di internal dengan menciptakan birokrasi yang transparan. Dia pun mencontohkan penggunaan sistem digital dalam pengadaan barang dan jasa dalam sebuah instansi.

"Desk akan terus mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog, kemudian e-goverment di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko-risiko atau peluang-peluang terjadinya korupsi," jelas BG.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini juga meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melapor sedini mungkin jika menemukan indikasi tindakan korupsi di tempat masing-masing.

Dengan sinergisitas antara desk pencegahan korupsi dan seluruh kementerian atau lembaga, BG yakin pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan maksimal. "Sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin bersih semakin transparan sebagaimana visi Bapak Presiden Prabowo Subianto," jelas BG.

Kemudian Budi Gunawan mengatakan pihaknya membangun kerja sama tingkat internasional dengan berbagai negara untuk mengambil aset para koruptor yang tersimpan di luar negeri.

Hal tersebut harus dilakukan agar para koruptor yang telah ditangkap tidak dapat menikmati lagi aset yang tersimpan dalam bentuk bangunan, kendaraan ataupun uang. "Desk pencegahan tindak pidana korupsi akan terus memperkuat kerja sama internasional dalam langkah-langkah pengembalian dana aset-aset koruptor yang ada di luar negeri," kata Budi Gunawan seperti dikutip Antara.

Menurut pria yang akrab disapa BG ini, para koruptor yang kasusnya telah berjalan di KPK, Kejaksaan Agung ataupun Polri memiliki aset yang tersebar di beragam wilayah, termasuk luar negeri.

Aset-aset tersebut, lanjut BG, harus disita karena sudah menjadi milik negara. Setelah aset disita, negara dapat memanfaatkan aset tersebut untuk beragam kepentingan.

"Pemulihan aset hasil korupsi khususnya berada di luar negeri agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita, dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional untuk kesejahteraan masyarakat," tutur BG.

Lalu, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola mengungkapkan hasil kinerja dalam waktu sekitar tiga bulan, atau lebih tepatnya pada periode 20 Oktober–31 Desember 2024.

Untuk tahap penyelidikan, desk pencegahan korupsi berhasil menangani 236 perkara. Lalu, tahap penyidikan sebanyak 331 perkara, penuntutan sebanyak 356 perkara, upaya hukum sebanyak 150 perkara, dan pelaksanaan eksekusi sebanyak 327 perkara.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin selaku pemimpin desk dalam konferensi pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh jajaran di seluruh Indonesia. 
"Kami meminta untuk melakukan percepatan-percepatan penanganan perkara di seluruh Indonesia," ucapnya.

Capaian tersebut, kata dia, mampu menyumbang anggaran negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp199 miliar. Mohar