NERACA

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersiapkan semua opsi pembiayaan alternatif untuk meremajakan dan menambah jumlah kapal laut sebagai upaya dalam pengembangan sektor transportasi laut. "Kami akan menggunakan tidak hanya sekadar pembiayaan dari pemerintah, tapi juga opsi-opsi lain yang memungkinkan sektor angkutan laut ini akan semakin menjadi lebih baik," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi usai meninjau kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (29/12). 

Ia menyatakan bahwa kebutuhan akan angkutan laut akan meningkat dalam tiga bulan mendatang bertepatan dengan periode mudik Idul Fitri 1446 Hijriah, yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025. Namun, ia menyadari bahwa tidak mudah untuk menyediakan kapal baru dalam waktu tiga bulan, mempertimbangkan proses penganggaran dan pengadaan yang memerlukan waktu.

Meskipun begitu, Dudy menyampaikan bahwa pihaknya sebagai regulator tetap akan memastikan kelaikan kapal dan kenyamanan para penumpang pada periode mudik mendatang. "Memang tidak mungkin kita menyediakan kapal dalam waktu tiga bulan, tapi kami (Kemenhub) sebagai regulator akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh PELNI (PT Pelayaran Nasional Indonesia) dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan," katanya.

Ia pun menuturkan bahwa angkutan laut untuk periode mudik Idul Fitri mendatang akan lebih difokuskan untuk melayani penumpang di wilayah barat dan tengah Indonesia. "Jadi, mungkin frekuensinya akan lebih cepat dibandingkan ke wilayah timur," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, yang akrab disapa Tiko, menyampaikan bahwa telah ada pengajuan dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) bagi Pelni selama tiga tahun yang rencananya digunakan untuk peremajaan enam kapal mulai tahun depan.

Pihaknya juga akan mencari opsi pembiayaan terbaik untuk memenuhi kebutuhan peremajaan dan penambahan angkutan laut tersebut bersama Kemenhub, Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan. "Ada skema-skema (pendanaan) lain juga yang kami pelajari, mungkin dengan skema G2G (government-to-government) atau skema pengadaan oleh pemerintah dan sebagainya," ujarnya.

Tiko menyatakan bahwa pihaknya bersama Pelni juga berupaya untuk mengoptimalkan pola operasi dengan mengubah pola konsep rute point-to-point atau koneksi langsung antara daerah keberangkatan dengan tujuan menjadi hub-to-spoke atau memadukan penggunaan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan.

Pihaknya juga akan terus membangun kerja sama antara PELNI sebagai BUMN dengan para pelaku swasta sehingga kapasitas ekosistem transportasi laut di Indonesia dapat lebih berkembang. "Dan tentunya juga skema penugasan maupun PSO (public service obligation)-nya kami pertajam dengan Pak Menhub, sehingga semakin efisien dan Pelni punya kapasitas untuk berinvestasi lagi," imbuhnya.

Anggaran Rp1,5 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa upaya peremajaan dan pengadaan baru kapal laut membutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun. AHY menuturkan bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan permintaan (demand) masyarakat terhadap layanan transportasi laut, baik untuk angkutan penumpang maupun barang, terutama pada momen libur natal dan tahun baru serta perayaan Idul Fitri. “Terkait dengan penganggaran, tentu sekali lagi harus dihitung dengan cermat. Memang tidak murah, total itu bisa Rp1,5 triliun, dan setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin,” ujar AHY.

Pihaknya juga perlu mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendukung upaya peremajaan dan pengadaan baru kapal laut tersebut. Saat ini hanya ada 82 kapal angkut yang terdiri dari 50 kapal milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan 32 kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero).

Mengingat upaya peremajaan dan pengadaan baru kapal laut tersebut terkait dengan anggaran negara, ia pun menyatakan bahwa diperlukan dukungan politik dalam realisasinya. “Karena anggaran tidak lepas dari proses politik antara pemerintah dengan parlemen, dengan DPR,” ujar AHY.