NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap mendukung tercapainya cita-cita ketahanan energi  Indonesia sesuai yang diamanatkan Presiden Prabowo. Meski begitu, ketahanan energi membutuhkan komitmen dan sinergisita lintas instansi agar dapat melahirkan solusi yang lebih holistik dan inklusif.

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan bahwa Kemendag siap mendukung upaya kolektif untuk mewujudkan ketahanan energi Indonesia. Dukungan itu misalnya dari sisi aturan  tentang ekspor dan impor. “Tentunya ini juga membutuhkan komitmen dan sinergi lintas instansi,” kata Roro.

Roro menuturkan, salah satu strategi pemerintah adalah kebijakan neraca komoditas. Strategi ini  mengintegrasi data untuk memastikan kebutuhan dan produksi komoditas strategis secara nasional,  termasuk minyak dan gas bumi. 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan  transparansi, akurasi data, dan mendukung pengambilan  keputusan yang lebih efektif sehingga pengelolaan ekspor-impor dalam mata rantai usaha Industri migas berjalan efisien sesuai kebutuhan nyata.

Roro juga memetakan beberapa kondisi yang turut memengaruhi perdagangan di sektor energi,  misalnya perubahan kebijakan energi global yang menuntut penerapan prinsip keberlanjutan dan infrastruktur energi yang belum merata.

Selain itu, juga ketatnya persaingan global dalam pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan. "Ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Kita perlu menyusun strategi yang efektif untuk melakukan  diversifikasi dan optimalisasi energi melalui peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), pengembangan potensi bioenergi domestik, serta peningkatan transisi dari bahan bakar fosil menuju bahan bakar listrik," tegas Roro.

Sejalan dengan hal itu, lanjut Roro, langkah konkret yang diterapkan Kemendag salah satunya adalah   melalui perundingan perdagangan internasional. Misalnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif  Indonesia-Kanada, yang memasukkan butir komitmen mengelola mineral kritis secara berkelanjutan,     menerapkan teknologi bersih, mengutamakan investasi hijau, serta memenuhi standar Environmental,   Social, and Governance  (ESG), termasuk  protokol penutupan tambang dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

“Sebagai bangsa yang kaya akan sumberdaya, kita memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam sektor energi. Saya yakin, dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat mencapai tujuan  bersama demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan energi di Indonesia," jelas Roro.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mendorong pemanfaatan bioenergi khususnya dengan biodiesel sebagai campuran dalam bahan bakar minyak (BBM). Program mandatori Biodiesel B35, yang mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar, menjadi tonggak penting dalam transisi energi di Indonesia. Melalui program ini, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor BBM, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Presiden RI, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," tegas Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahan beliau. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional. "Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujar Bahlil.

Bahlil juga mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

Berdasarkan data Kemendag, sejak Mei 2020 Indonesia mencatatkan surplus selama 54 bulan berturut-turut. Surplus neraca perdagangan Januari-Oktober2024 mencapai USD24,43 miliar, berasal dari surplus  produk non migas sebesar USD41,82 miliar sementara sektor migas defisit sebesar USD17,39 miliar.  Defisit sektor migas tersebut disebabkan oleh nilai impor migas yang mencapai USD30,41 miliar, lebih  tinggi dibandingkan nilai ekspor migas sebesar USD13,02 miliar.