Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memastikan stabilitas harga tiket transportasi selama libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Salah satu kebijakan signifikan yang diterapkan adalah penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10 persen. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan transportasi udara selama periode liburan akhir tahun yang kerap menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk bepergian, baik untuk liburan maupun berkumpul dengan keluarga.

Menurut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kebijakan ini adalah hasil dari diskusi intensif yang dilakukan pemerintah selama dua pekan terakhir. Dalam prosesnya, pemerintah melibatkan maskapai penerbangan serta pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua pihak berkomitmen penuh dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Adalah dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama melalui penurunan harga bahan bakar pesawat (avtur), menjadi salah satu faktor kunci dalam merealisasikan kebijakan ini.

Dalam rapat kabinet sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas keberhasilan ini. Karena langkah penurunan harga tiket pesawat menjelang akhir tahun biasanya jarang terjadi karena umumnya harga tiket meningkat tajam pada periode tersebut.

Presiden memuji sinergi antar kementerian yang mampu mencapai kesepakatan ini. Pentingnya kesiapan semua pihak dalam menghadapi lonjakan aktivitas selama libur Nataru, agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar.

PT Pertamina (Persero) juga turut berperan penting dalam mendukung kebijakan ini melalui penurunan harga avtur di 19 bandara prioritas. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi nasional untuk menekan biaya operasional maskapai, sehingga harga tiket pesawat dapat lebih terjangkau.

Kebijakan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat selama masa liburan, di mana aktivitas transportasi udara meningkat secara signifikan. Selain itu, Pertamina melalui anak perusahaannya, Pelita Air, juga meningkatkan kapasitas penerbangan domestik hingga 44 persen. Penambahan ini diharapkan mampu memenuhi permintaan masyarakat yang terus meningkat.

Tidak hanya pada sektor udara, pemerintah juga memastikan kesiapan di sektor transportasi darat dan laut. Langkah ini mencakup peningkatan fasilitas, tambahan armada, dan optimalisasi pelayanan di terminal, pelabuhan, serta stasiun kereta api. Semua upaya ini dirancang untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar selama periode Nataru, tanpa kendala berarti.

Pemerintah optimistis bahwa kebijakan yang diterapkan untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru ini akan memberikan dampak positif tidak hanya pada kelancaran transportasi, tetapi juga pada peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan.

Tidak hanya itu. Menteri BUMN Erick Thohir juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam merencanakan perjalanan, terutama dalam memanfaatkan kesempatan untuk membeli tiket lebih awal. Erick menyebut bahwa kebiasaan masyarakat yang cenderung membeli tiket di menit-menit terakhir sering kali menjadi penyebab kenaikan harga tiket yang dianggap tidak terjangkau.

Patut diketahui,, pemerintah sedang menyusun peta jalan lima tahun untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa liburan, termasuk pada periode Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Peta jalan ini dirancang untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, sekaligus mengatasi tantangan kapasitas bandara yang sering kali terbatas. Ia berharap bahwa langkah-langkah strategis seperti ini dapat menjadi solusi jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat.

Penurunan harga tiket pesawat diproyeksikan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Dengan biaya transportasi yang lebih terjangkau, mobilitas masyarakat diharapkan meningkat, baik untuk keperluan liburan maupun perjalanan ke kampung halaman. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata, mengingat periode akhir tahun merupakan waktu puncak bagi destinasi wisata di seluruh Indonesia.

Pemerintah optimis kebijakan ini akan menciptakan multiplier effect, tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti perhotelan, restoran, dan usaha mikro di destinasi wisata.