Abdul Muhaimin Iskandar

Menko PM

Pemerintah Dorong Masyarakat Miskin Berdaya

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah terus mendorong masyarakat miskin supaya bisa berdaya.

"Oleh karena itu, jenis bantuan sosial ke depannya akan dievaluasi, kemudian cara kerja penyaluran, dan mekanismenya. Yang lebih penting lagi, agar program-program pemberdayaan, mulai pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, peningkatan kelas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama ketersediaan bahan baku produksi lebih tepat sasaran," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan, di Jakarta, Selasa (26/11).

Hal itu dikatakan Muhaimin Iskandar usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Muhaimin menyampaikan bahwa pihaknya menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan berbagai tugas dan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukannya, terutama dalam memastikan seluruh program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem, miskin, maupun rentan miskin.

Menurut dia, target pemerintah untuk 2025, yakni seluruh bantuan-bantuan dan perlindungan sosial bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, dia mengatakan pemerintah akan membentuk paradigma baru untuk pemberdayaan masyarakat.

"Paradigma baru adalah menggeser penerima bantuan perlindungan sosial menjadi berdaya. Jadi ibaratnya kenaikan kelas dari miskin ekstrem, miskin, berdaya, lalu mandiri," katanya.

Muhaimin menjelaskan, kondisi miskin ekstrem di Indonesia saat ini diketahui masih sekitar 2,3 juta warga atau 0,8 persen. Kemudian, kondisi kemiskinan sekitar 23-24 juta warga miskin atau masih sekitar 8,3 persen.

Selain itu, Muhaimin mengemukakan, ke depannya pemerintah juga akan fokus untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kelas menengah bawah supaya bisa berdaya.

Nantinya, kata dia, masing-masing kementerian dan lembaga terkait akan didorong untuk melakukan pelatihan, permodalan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Dengan demikian, seluruh kementerian yang melakukan pelatihan akan terstandarisasi, sehingga pelatihan tidak seremonial, tetapi betul-betul memberdayakan," kata Muhaimin Iskandar. Ant