NERACA

Jakarta – Dalam upaya tegas memberantas korupsi dan mafia pangan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan keberanian dan komitmennya terhadap integritas dan keadilan demi petani Indonesia. Total 27 perusahaan akan ditindak sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.

“Sebanyak 4 perusahaan yang memproduksi pupuk NPK terkategori palsu dan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan),” ungkap Amran di Jakarta.

Amran menyebutkan akibat tindakan perusahaan-perusahaan tersebut, potensi kerugiaan negara mencapai kurang lebih Rp316 miliar.

Tapi, Amran menitikberatkan bahwa petani yang paling dirugikan pada kasus ini. Total potensi kerugian petani diperkirakan mencapai Rp3,23 Triliun.

“Dampaknya sangat besar kepada petani karena pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam berproduksi. Kami ingin semua diusut hari ini,” ungkap Amran.

Empat perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu tersebut langsung diblacklist oleh Kementan. Untuk hukuman lebih lanjut, Mentan Amran menyebutkan akan menyerahkan kepada  pihak berwenang.

“Kami ambil langkah tegas krn merugikan petani kita yang menerima pupuk. Semua berkas kami proses ke penegak hukum,” ujar Amran.

Sebagai tindak lanjut di internal Kementan, Mentan Amran juga menonaktifkan 11 pegawai. Pengawai yang dinonaktifkan tersebut terdiri dari pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan sejumlah staf yang terlibat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Kami tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang merugikan petani. Mafia pupuk dan korupsi harus dihentikan demi keberlanjutan sektor pertanian yang lebih baik,” tegas Amran.

Langkah pembersihan ini menjadi bukti nyata komitmen Kementan  untuk melindungi kepentingan petani sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pangan yang bersih dan transparan. Amran memastikan bahwa ke depan, pengawasan akan semakin diperketat untuk mencegah praktik serupa terulang.

Dengan keberanian dan langkah strategis ini, Indonesia bergerak lebih dekat menuju swasembada pangan yang berkelanjutan, di mana para petani mendapatkan hak mereka secara penuh tanpa intervensi dari para mafia

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan berbagai kebijakan di sektor pangan. Salah satu diantaranya yakni adalah kebijakan pupuk subsidi yang saat ini mendapat kuota besar yaitu 9,5 juta ton atau naik 100 persen dari sebelumnya yang hanya 4,5 juta ton.

“Kita (BUMN dan Kementan) telah memastikan tidak ada lagi yang main-main di pupuk. Kalau ada yang bermain kita akan berantas terutama pihak-pihak yang selama ini menghambat jalanya pembangunan pertanian,” ujar Erick.

Menurut Erick, Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya sektor pertanian bagi keberlanjutan masa depan bangsa. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya menginginkan agar Indonesia mencapai swasembada pada waktu yang tidak lama.

“Kita sepakat untuk mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo yang melalui pak Mentan (Amran Sulaiman) akan memperkuat sinergi seluruh kebijakan yang memang diperlukan untuk mendukung pertanian,” ungkap Erick yang kembali terpilih menjadi Menteri BUMN.

Sebagai langkah kongkrit, Erick mengaku telah mempersiapkan lahan milik PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang akan dikelolakan menjadi lahan produktif terutama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Erick juga meminta agar Bulog melakukan operasi pasar sebagai respon cepat dalam menghadapi kenaikan dan penurunan harga komoditas pangan.

“Saya membawa Dirut Bulog untuk memastikan operasi pasar berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksinya,” harap Erick.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alam Syah pun mengungkapkan, dalam upaya peningkatan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, tahun 2024 telah diterapkan secara digital. Yakni melalui melalui aplikasi transaksi online (iPubers) dan sistem eVerval, penebusan menggunakan kartu tani di wilayah kerja Bank BRI dan kartu tani digital khusus Provinsi Aceh oleh Bank BSI.

"Demikian juga, dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Andi.

Lebih lanjut Andi mengungkapkan, berbagai usulan perbaikan tata kelola dilakukan melalui integrasi sistem informasi pupuk bersubsidi antar aplikasi yang dikembangkan stakeholder terkait. Seperti eRDKK, eAlokasi, eVerval, dan iPubers dari Kementerian Pertanian; aplikasi REKAN yang merupakan sistem stok PIHC, serta Dashboard Bank Pelaksa Kartu Tani (BRI dan BSI).

"Kami mengharapkan para petugas yang menangani pupuk di Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pembina dapat mengawal upaya perbaikan tata kelola ini, mulai dari memastikan calon petani penerima subsidi pupuk yang berhak dan kebutuhannya sudah terinput dalam sistem eRDKK, maupun luas tanam dan komoditas yang akan diusahakan," harap Andi.