Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memulai langkah strategis dalam membangun Indonesia yang berdaulat dan kuat secara ekonomi. Dengan fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerintahan ini berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor kunci seperti industri, pangan, energi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang diyakini mampu membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang inklusif dan merata. Dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat dan sektor swasta menunjukkan keyakinan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo-Wapres Gibran dapat mewujudkan visi besar ini.

Visi Presiden Prabowo-Wapres Gibran untuk membangun ekonomi yang kuat berakar pada konsep kedaulatan ekonomi, di mana Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada pihak asing, baik dari sisi investasi maupun ketahanan pangan dan energi. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi adalah prioritas utama yang harus diwujudkan. Ia percaya bahwa untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus mampu mengelola sumber daya alam dan memaksimalkan potensi dalam negeri dengan optimal.

Salah satu aspek penting dari visi kedaulatan ekonomi ini adalah pengembangan industri nasional, terutama melalui hilirisasi sumber daya alam. Hilirisasi industri yang telah dimulai di era pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan dan diperluas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran. Dengan meningkatkan nilai tambah dari komoditas seperti nikel, bauksit, dan hasil maritim, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Selain itu, penguatan UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran. UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional akan diberdayakan melalui berbagai program yang fokus pada pembiayaan, akses pasar, serta transformasi digital. Pemerintah telah merancang program Kredit Usaha Mikro dan pembiayaan bagi startup serta sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menurut Dr. Ahmad Rizal,  ekonom dari UI, pemberdayaan UMKM dapat membantu Indonesia menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan merata. Ia menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah ini, yang dinilai mampu meningkatkan skala bisnis UMKM dan bersaing di pasar global. Langkah ini juga dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Ketahanan pangan dan energi menjadi isu penting dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi. Pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor ini melalui berbagai kebijakan yang mendukung produksi pangan dalam negeri dan pengembangan energi bersih. Menteri Pertanian juga menyatakan dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan, dengan menekankan pentingnya inovasi pertanian dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Selain fokus pada sektor-sektor tradisional, pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran juga mendorong percepatan transformasi digital sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di era modern. Transformasi digital tidak hanya penting bagi inovasi dan ekspansi pasar, tetapi juga dapat memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Menurut Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, program digitalisasi akan menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Pengadopsian teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan big data di sektor industri diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta membuka peluang baru bagi industri nasional untuk bersaing di pasar global. Kementerian Perindustrian mendukung target Presiden Prabowo dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ambisius tersebut. Artinya, jika sektor industri tumbuh 7,8%, bukan hanya Kemenperin yang senang, tetapi seluruh masyarakat juga akan menikmati.

Untuk mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi yang masif, pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran merencanakan pendirian Badan Penerimaan Negara yang akan bertugas meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan target peningkatan rasio hingga 23%, lembaga ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien dan berkelanjutan, di mana pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mendukung visi ekonomi berdaulat dan kuat.