Pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan visi-misi mereka yang dikenal dengan Asta Cita. Nah, kini saatnya Asta Cita menjelma menjadi program kerja yang perlu mereka realisasikan dalam lima tahun selama masa jabatan (2024-2029) serta harus dimulai sejak 100 hari kerja pertama mereka.

Publik perlu mencermati secara seksama isi Asta Cita Prabowo-Gibran yang terinci dalam 8 poin berikut:

(1)Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2)Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3)Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

(4)Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5)Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6)Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

(7)Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan (8)Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Saat pelantikannya sebagai Presiden RI ke-8, Minggu (20/10), Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah, “Bangsa yang bisa mewujudkan sesuatu yang mustahil.” Oleh karena itu, apakah artinya dia sebagai presiden mau melakukan keharusan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kemiskinan yang selama ini dianggap mustahil?

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2019—2024 Suharso Monoarfa, delapan visi-misi Asta Cita tersebut akan masuk ke dalam RPJMN 2025—2029. Prabowo-Gibran juga mendeklarasikan janji-janji kampanye di bawah Asta Cita tersebut, yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat untuk 100 hari kerja pertama.

Lantas pertanyaannya: Mampukah Prabowo-Gibran mewujudkan semua program itu secara serius?

Seperti pada poin ke-6 Asta Cita berbunyi, “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.” Dimana isu kemiskinan sempat dilontarkan Prabowo dalam pidato pelantikannya sebagai presiden.

Bagaimanapun, persoalan mengenai kemiskinan juga tidak terlepas dari topik kepemimpinan perempuan. Khususnya di level legislatif dan eksekutif. Kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan kemanfaatan langsung paling berdampak pada perempuan dan anak. Padahal, pendataan selalu dilakukan setiap kali ada informasi rencana pembagian bantuan sosial. Sayangnya, pendataan tersebut tidak diikuti dengan implementasi yang akurat.

Sementara itu, data statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Berdasarkan data BPS tahun 2023, tingkat kemiskinan perempuan 9,49 persen. Sedangkan laki-laki 9,23 persen. Ini berarti bahwa kemiskinan tidak netral gender dan lebih cenderung dialami perempuan. Terutama jika bicara tentang kemiskinan struktural.

Perempuan juga menempati posisi krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Pasalnya, jumlah perempuan Indonesia hampir setengah dari total penduduk. Menurut data BPS per Februari 2023, jumlah perempuan Indonesia sebanyak 136,3 juta dari total penduduk 275,7 juta. Namun, kepemimpinan perempuan di tampuk tertinggi negara tampak masih jauh panggang dari api.

Untuk isu pangan, Prabowo dan Gibran kelihatannya ingin merealisasikan poin kedua Asta Cita dengan, “Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.”

Sementara itu, dalam daftar program 100 hari kerja mereka, program yang fokus pada isu pangan adalah membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa. Dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu ha dan cetak sawah baru 150 ribu ha. Serta dukungan sarana prasarana pendukung dengan anggaran Rp15 triliun.

Kemudian rencana program kerja Prabowo-Gibran adalah pemberian makan bergizi gratis. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perlunya masyarakat Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik untuk kesejahteraan bangsa. Program makan bergizi gratis pun masuk ke dalam rencana 100 hari kerja Prabowo-Gibran. Disebutkan bahwa program ini mengalokasikan anggaran hingga Rp 71 triliun.

Namun, program ini banyak dikritik sejak dicetuskan dalam ajang debat calon presiden menjelang Pilpres 2024 di waktu lalu. Makan bergizi gratis dinilai tidak bisa diproyeksikan sebagai program jangka panjang untuk menyejahterakan bangsa. Hal itu juga dipandang tidak akan bisa menyelesaikan akar dari permasalahan krisis gizi di kalangan masyarakat, salah satunya kemiskinan.

Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih, punya banyak pekerjaan rumah (PR) di hadapan mereka. Berharap pada pejabat rasanya sangat riskan. Rakyat sudah mafhum bahwa kebanyakan janji yang diucapkan hanya bertahan selama kampanye, atau setidaknya pada 100 hari kerja pertama. Kita berharap mereka konsekuen mewujudkan visi-misi Asta Cita hingga 2029. Semoga!