P2G sebagai salah satu organisasi profesi guru mengucapkan selamat atas dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka sebagai Presiden-Wapres Periode 2024-2029. "P2G mengapresiasi langkah cepat Prabowo menyiapkan calon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikabarkan akan dijabat Abdul Mu’ti. Latar belakang Abdul Mu’ti dari Persyarikatan Muhammadiyah berpengalaman mengelola ribuan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi," ucap Satriwan Salim, Kornas P2G.

Satriwan menyampaikan, P2G menilai ada 12 poin pekerjaan rumah prioritas bidang pendidikan dasar, menengah, dan guru  untuk dituntaskan pemerintahan baru Prabowo serta Mendikdasmen berikutnya.Pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) baru hendaknya mengejar ketertinggalan skor PISA, Kedua,  menuntaskan rekrutmen 1 juta guru PPPK, dan diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun. 

Satriwan menambahkan, untuk fresh graduate di bawah 35 tahun, Prabowo-Gibran mesti membuka kembali rekrutmen guru PNS. "Jika janji 2 juta perbulan tak dipenuhi, Prabowo sudah meng-ghosting tiga juta lebih guru, kami para guru di-prank, semoga tak begitu yah, mengingat pak Prabowo seorang prajurit yang memegang sumpahnya," sambung Satriwan. Selanjutnya tidak melanjutkan jargon-jargon Merdeka Belajar yang tidak esensial.Keempat, P2G meminta Mendikdasmen untuk membuat “Blue Print Tata Kelola Guru”. "Kemendikdasmen dan Kemenag hendaknya memberi perlakuan dan kesempatan adil bagi guru sekolah/madrasah swasta dan negeri untuk mengikuti PPG," kata Satriwan.

Kelima, P2G sangat konsen terhadap makin maraknya segala bentuk kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan."P2G meminta Prabowo-Gibran membuat “Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan” sebagai upaya sistematis, masif, dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi guru (dosen)," ucap Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi P2G.Selanjutnya , Iman mengatakan  P2G meminta  menghidupkan kembali Ujian Nasional (UN). dan meminta adanya upaya akseleratif Prabowo-Gibran untuk memperluas, melengkapi, dan meningkatkan kuantitas serta kualitas infrastruktur sekolah/madrasah serta mengakselerasi perluasan akses digital.

P2G berharap dalam membuat rencana strategis lima tahun ke depan, Mendikdasmen menyiapkan “Peta Jalan Pendidikan Indonesia”, mengganti pola pelatihan Program Guru Penggerak (PGP),. Di satu sisi PGP adalah upaya meningkatkan kompetensi guru harus diapresiasi, namun sayangnya PGP menjadi syarat kunci calon kepala sekolah dan pengawas.Berikutnya melanjutkan kebijakan Kurikulum Merdeka, namun dengan beberapa catatan: a) pembenahan secara optimal dalam implementasi kurikulum merdeka (IKM) termasuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), memasukkan kembali mata pelajaran Bahasa Asing di jenjang SMA/MA/SMK. b) pelatihan IKM bagi guru-guru di seluruh wilayah secara adil dan merata. c) tidak menjadikan PMM sebagai solusi tunggal pelatihan guru. d) meringankan beban administrasi guru dalam IKM. e) perbaikan dan penyempurnaan buku teks utama.

Kesebelas, kebijakan PPDB Zonasi hendaknya dikaji ulang secara holistik bersama pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan perguruan tinggi termasuk organisasi profesi guru dan komite sekolah. Tujuan zonasi sejak pertama kali diterapkan 2017 belum tercapai hingga sekarang. PPDB Zonasi malah menyisakan persoalan yang sama tiap tahun. Terakhir Data BPS menunjukkan lulusan SMK menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar Indonesia sebesar 9,60 persen (2023) dan 8,62 persen (2024). Ini mengindikasikan beberapa hal, diantaranya: lulusan SMK tidak diterima karena kualitas rendah, kurikulum SMK tidak berkorelasi  dengan kebutuhan industri dan usaha,kekurangan guru mata pelajaran produktif, fasilitas sarana yang minim dari sisi kelengkapan bengkel atau tempat praktik, atau angka lulusan SMK lebih tinggi ketimbang ketersediaan lapangan kerja. 

P2G berharap agar Mendikdasmen nanti tidak menjaga jarak komunikasi dengan organisasi pendidikan dan guru, hendaknya bersikap inklusif, membangun kolaborasi melibatkan semua unsur pemangku kepentingan pendidikan, bergotong-royong untuk membangun pendidikan nasional.