Memberdayakan masyarakat sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) harus memperhatikan dampak lebih luas dan efektifitasnya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu, menjalankan program CSR harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengatakan, pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsiblility (CSR) harus berbasis kebutuhan masyarakat dan program prioritas pemerintah. Menurutnya, salah satu program prioritas Pemprov Kaltim yakni terkait penurunan angka stunting atau gagal pertumbuhan pada anak karena kurangnya asupan gizi.

Melalui dana CSR tersebut, lanjutnya, diharapkan bisa membantu sejumlah kegiatan organisasi perangkat daerah dalam menekan angka stunting di daerah."Perusahaan bisa menyalurkan CSR-nya berkolaborasi dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dinas terkait, poin pentingnya harus sejalan dengan program prioritas pemerintah," kata Sri Wahyun di Samarinda, kemarin

Sekda pun mengapresiasi kegiatan dalam upaya menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Bencana) dan percepatan penurunan stunting di wilayah Benua Etam itu.“Terima kasih dan apresiasi kepada BKKBN. Karena urusan keluarga berencana, penanganan stunting itu bukan hanya urusan BKKBN, tetapi ini juga tanggung jawab seluruh stakeholder. Kita semua punya tanggung jawab menekan dan mengatasi stunting,” kata Sri Wahyuni.

Menurut dia, penghargaan yang diberikan kepada perusahaan menunjukkan bahwa mitra-mitra kerja pemerintah daerah sudah memberikan kontribusi untuk penanganan stunting baik di sektor hulu maupun hilirnya. Dia berharap tanggung jawab sosial tidak hanya menggugurkan kewajiban perusahaan yang memang memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Kaltim dan regional.

Tapi, juga ini untuk membangun hubungan yang baik, investasi sosial dan budaya yang baik antara mitra kerja dengan masyarakat. Sri Wahyuni juga berharap kolaborasi pemerintah dengan seluruh stakeholder dapat terus ditingkatkan untuk percepatan penurunan stunting dari sektor hulu dan hilirnya.

Termasuk, kerja sama yang telah terjalin baik antara Pemprov Kaltim dengan TNI dalam hal ini Kodam VI Mulawarman."Bagi Pemprov Kaltim, selain stunting, sudah sejak lama bekerja sama dengan TNI misalnya untuk pembangunan rumah layak huni. Lalu, sekarang dengan adanya program air bersih, kita berharap CSR perusahaan-perusahaan, untuk daerah-daerah remote yang kesulitan untuk sumber daya air bersih bisa bekerja sama dengan Kodam VI Mulawarman yang memiliki alat pendeteksi sumber air bersih dan membantu sanitasi yang dibutuhkan masyarakat untuk pencegahan stunting," jelas Sri Wahyuni.

Sentuh Langsung Masyarakat

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Strategi Pencapaian Energi Transisi, Ego Syahrial setuju, dana  CSR dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti penerangan listrik kepada masyarakat tidak mampu terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)."Rasio elektrifikasi saat ini mencapai 99,63%, sehingga masih ada saudara-saudara kita, khususnya di daerah 3T, sebesar 0,37% atau sekitar satu juta orang, yang belum mendapatkan akses listrik,"ujarnya.

Menurut Ego, peningkatan akses listrik tersebut dapat dilakukan melalui program pembangunan pembangkit energi baru berskala kecil dengan memanfaatkan potensi setempat seperti tenaga surya, hidro, dan biomassa, khususnya di daerah yang sulit dijangkau perluasan jaringan PT PLN (Persero).

Ego mengatakan selain sektor energi, bantuan dana CSR perusahaan juga dapat diberikan untuk membantu kegiatan sektor lainnya seperti kemandirian ekonomi, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat."CSR ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi setempat melalui berbagai program, seperti pembinaan dan pendampingan terhadap kegiatan UMKM," ujarnya.

Penguatan UMKM itu dapat dilakukan melalui bantuan modal usaha, sarana dan prasarana, peralatan teknologi, serta bantuan digitalisasi pemasaran, sehingga dapat membuka akses pasar yang lebih luas.
Di sektor kesehatan, kata Ego, perusahaan melalui dana CSR dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi penerus yang cerdas dan sehat.

Berdasarkan Peraturan UU PT dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai kebijakan perusahaan. Meski demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran. Hal ini tercantum dalam UU 40/2007 Pasal 74 ayat 2. Namun tidak dipungkiri, kebijakan ini juga bergantung pada peraturan daerah setempat. Misalnya daerah Kalimantan Timur mengatur besaran dana CSR adalah minimal 3% dari laba bersih perusahaan tiap tahunnya.