NERACA

Jakarta – Dewan Persusuan Nasional (DPN) berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberi perhatian kepada peternak sapi perah rakyat dan Koperasi Susu. Karena pasokan susu dalam negeri masih di bawah 20 persen dari kebutuhan nasional sangat memprihatinkan.

“Kita berharap Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto, yang pernah sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan memberikan atensi kepada peternak sapi perah rakyat dan Koperasi Susu,” ujar Ketua DPN Teguh Boediyana di Jakarta.

Saat ini, kata Teguh, kontribusi peternakan sapi perah rakyat dalam memenuhi kebutuhan susu nasional di bawah 20 persen adalah suatu yang memprihatinkan. DPN beserta para komponen pendukungnya sangat ingin ada perubahan sehingga peternakan sapi perah rakyat mendapat perhatian dari Pemerintah.

Selain itu, lanjut Teguh, petertenak sapi perah juga dapat perhatian dari pihak yang terkait agar dapat berperan serta berkontribusi dalam memberdayakan potensi di pedesaan serta memberikan multiplying effect utamanya di bidang perekonomian. Tentunya termasuk memberikan kesejahteraan bagi peternak sapi perah serta mengokohkan wadah koperasi susu.

Teguh menuturkan, tahun 1978 merupakan tonggak kemajuan usaha peternakan sapi perah rakyat dan koperasi susu di tanah air. Bermula ketika Bustanil Arifin diangkat Presiden Soeharto sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi dan tetap merangkap sebagai Kepala Badan Usaha Logistik (Bulog).

Saat itu dibentuklah Tim Pengembangan Persusuan Nasional yang dipimpin Ir. Muslimin Nasution. “Langkah kebijakan pertama dari Pak Bustanil di awal tahun 1978 itu dan menjadi dasar yang kuat perkembangan peternakan sapi perah dan koperasi susu di Indonesia adalah suatu keberanian politik yang luar biasa yang beliau ambil,” ujar Teguh.

Langkah Bustanil tersebut “memaksa“ Industri Pengolahan Susu yang ada saat itu untuk menyerap susu yang dihasilkan para peternak sapi perah rakyat dengan harga Rp150–180/liternya. Sebelumnya ada beberapa Industri Pengolahan Susu yang menyerap susu peternak dalam jumlah yang sangat kecil dan dengan harga Rp. 60,- per liternya.

“Kebijakan adanya kepastian pasar dan harga yang layak tersebut ternyata menjadi panacea dan dengan sangat cepat telah mampu menggerakkan peternak sapi perah rakyat bangkit,” ujar Teguh.

Dengan berbagai kebijakan yang sangat pro peternakan sapi perah rakyat dan koperasi yang diawali di tahun 1978 ini, primer koperasi susu dan KUD yang menangani persusuan pernah mencapai jumlah diatas 200 buah. Selain itu di tahun 1995 produksi susu segar dalam negeri mampu memenuhi sekitar 50 persen kebutuhan nasional.

Namun adanya krisis moneter yang terjadi di sekitar tahun 1997 disusul kebijakan International Monetry Fund (IMF) telah dimanfaatkan sementara pihak untuk menghapus payung hukum bagi pembinaan peternakan sapi perah dan persusuan di tanah air. Melalui Inpres no. 4 tahun 1998, Inpres No. 2 tahun 1985 dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

“Saat ini perkembangan produksi susu segar relative stagnan di bawah 20 persen dari kebutuhan nasional. Jumlah Koperasi Primer susu juga menyurut dan saat ini tercatat tinggal 65 buah. Dari koperasi yang ada tersebut hanya beberapa yang mengelola susu segar dalam jumlah besar,” papar Teguh.

Sementara itu, Dewan Pakar PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia), Rochadi Tawaf optimis peternak sapi perah akan segera akan bangkit, dengan adanya program MBG (Makan Bersama Gratis) dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya persusuan nasional terpuruk sejak proteksi terhadap peternak rakyat tidak lagi diberlakukan, yaitu setelah ditandatanganinya inpres No. 4/1998 yang mencabut Inpres No.2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional, pasca krisis ekonomi tahun 1997 lalu.

Peternakan merupakan salah satu cabang ilmu pertanian (agriculture). Hanya  ilmu pertanian yang melibatkan Culture (budaya) dalam pengembangannya. Oleh karenanya, peran budaya akan sangat berpengaruh penting bagi pengembangan ekosistem persusuan.

Program MBG dimana minum susu gratis ada didalamnya, merupakan janji politik yang akan direalisasikan oleh pemerintaham baru. Kementan mencanangkan bahwa program ini  tidak akan menggunakan dana APBN, namun akan diserahkan kepada masyarakat khususnya para investor.

Banyak pihak menyangsikan keberhasilan kebijakan ini. Pernyataan tersebut ada benarnya, jika kegiatannya dilakukan biasa-biasa saja (business as usual). Pemeritah menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan program ini akan diimpor 1,3 juta ekor sapi perah.  Saat ini sudah ada investor dari Vietnam dan Qatar serta beberapa pengusaha di dalam negeri yang berminat mengembangkan industri ini.

Namun demikian, bahwa peternakan sapi perah merupakan industry yang berbasis teknologi dengan budaya beternak dalam mendukung ekosistemnya. Sebagaimana diketahui bahwa ternak sapi perah pada umumnya berasal dari daerah bermusim empat (dingin). Selain itu, seekor sapi akan berproduksi susu sehari dua kali (pagi dan sore). Komoditi yang dihasilkan (susu) sangat mudah rusak.

Sehingga, penempatan dan pengelolaannya pun memerlukan kondisi yang mirip sesuai dengan kebutuhan biologis sapi dan ekosistem bisnisnya. Misalnya lokasi penempatannya, sebaiknya di kawasan bertemperatur dingin yang didukung sarana industry prosesing pasca panennya.

“Sarana fisik bagi terealisasinya industry susu dengan skala 1,3 juta ekor, kita semua meyakini sudah dikaji dengan cermat oleh para akhli investor dan pemerintah. Saat ini kapasitas terpasang industri pengolahan susu (IPS) dari 88 IPS sebesar 4.64 juta ton, untuk memenuhi kebutuhan susu nasional 4,45 juta ton,” jelas Rochadi.

Jika saja MBG melayani 82,9 juta dan hanya 20% tahun 2025 setara dengan 17 juta anak memerlukan 756,46 juta liter, atau 3,78 milyar liter setahun jika 100% ditahun 2029. Agus