NERACA

Jakarta – Dalam Rapat Kerja (Raker) anatara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Kemendag Tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan realisasi anggaran Kemendag triwulan II 2024. Dalam raker tersebut Komisi VI menyetujui bahwa pagu anggaran Kemendag Tahun 2025 sebesar Rp1,65 triliun. Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2025 tersebut turun sebesar Rp313,99 miliar atau 15,96 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2024, yaitu sebesar Rp1,97 triliun.

Penggunaan anggaran tahun 2025 ini akan difokuskan pada empat arah kebijakan Kemendag, yaitu pengembangan ekspor; pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); perdagangan antarwilayah; serta pengamanan perdagangan.

Besaran Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-612/MK.02/2024 dan Nomor B.480/D.8/PP.04.03/07/2024 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran (TA) 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menegaskan, Kemendag akan terus meningkatkan ekspor dan mengembangkan sektor UMKM. “Dengan anggaran yang rata-rata turun, kita perlu kreatif agar ekspor  kita terus positif, juga untuk pengembangan sektor UMKM. Kita kendalikan impor dan stabilisasikan harga,” ungkap Zulkifli.

Selain itu, Zulkifli mengapresiasi persetujuan Komisi VI DPR RI terkait usulan Kemendag yang  mengajukan penambahan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp500 miliar. Usulan tersebut telah    disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Surat Nomor PR.02.00/381/M-DAG/SD/06/2024 perihal Permohonan Tambahan Anggaran Tahun 2025 pada 28 Juni  2024. 

Pengajuan usulan penambahan anggaran akan dialokasikan pada program penguatan perwakilan  perdagangan untuk pemasaran produk Indonesia dan market intelligence,  promosi peningkatan ekspor, integrasi informasi ekspor, dan penguatan kebijakan peningkatan ekspor.

Pada Raker tersebut, Zulkifli juga menyampaikan empat arah kebijakan sebagai fokus pencapaian target  pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 dan dalam  rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

“Target dimaksud, yaitu peningkatan pangsa ekspor barang Indonesia di dunia dari 1,20 persen pada  2022 menjadi lebih dari 1,43 persen pada 2029. Kemudian, peningkatan perdagangan antar wilayah sebesar tiga kali lipat dari Rp1,13 triliun pada 2021 menjadi Rp3,01 triliun pada 2029,” ungkap Zulkifli.

Sementara itu, terkait evaluasi kinerja anggaran, Zulkifli mengungkapkan, realisasi anggaran Kemendag per 31 Agustus 2024 sebesar Rp1,12 triliun atau 57,34 persen dari total pagu Kemendag tahun 2024 yangsebesar Rp1,96 triliun.

Capaian realisasi anggaran ini lebih tinggi dari rata-rata realisasi nasional untuk belanja pemerintah pusat yang mencapai sebesar 40,40 persen.

Komisi VI DPR RI mendorong Kemendag untuk meningkatkan realisasi anggaran 2024 agar tercapai target-target yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Zulkifli mengusulkan agar pagu indikatif tahun anggaran 2025 dari Kemendag) ditambah Rp2,4 triliun. Pagu indikatif untuk Kemendag pada 2025 ditetapkan Rp1,6 triliun atau mengalami penurunan sebesar 15,6 persen jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.

Zulkifli memaparkan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor berupa promosi dagang, forum bisnis, dan business matching sebesar Rp900 miliar. Lalu, pengembangan perdagangan antar wilayah berupa pembangunan sistem data dan monitoring perdagangan antar wilayah, pameran dan misi dagangan daerah di setiap provinsi dan perlindungan konsumen sebesar Rp700 miliar.

Tidak hanya itu, anggaran akan digunakan untuk ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi berupa pameran dagang, misi dagang, integrasi informasi ekspor, pembinaan UMKM ekspor dan pengamanan perdagangan sebesar Rp800 miliar.

Terkait dengan UMKM, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan, “kolaborasi dan inovasi adalah kunci  utama agar UMKM naik kelas. Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk mendorong  kolaborasi tersebut melalui program kemitraan UMKM dengan ritel modern dan loka pasar. Selain itu, inovasi dibutuhkan agar UMKM tetap kompetitif di pasar global.”

Jerry juga menjelaskan, program kemitraan UMKM merupakan upaya Kemendag untuk menjembatani kerja sama pemasaran antara UMKM dengan ritel modern. Hal ini dilakukan agar UMKM dapat memasok dan memasarkan produklokalmelalui gerai atau jaringan ritel modern.