Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, sebanyak 32 provinsi di Indonesia mengalami deflasi pada Juli 2024. Catatan deflasi terdalam terjadi di Sumatera Barat dengan deflasi 1,07 persen. Sementara itu, 6 provinsi lainnya mengalami inflasi dalam periode yang sama.

NERACA

 "Sebanyak 32 dari 38 provinsi Indonesia mengalami deflasi sedangkan 6 lainnya mengalami inflasi,"ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Kamis (1/8).

Menurut Amalia, ke-6 provinsi lainnya mengalami inflasi pada Juli 2024 ini. Adapun, 6 provinsi yang mengalami inflasi antara lain Papua Barat Daya dengan angka 0,25 persen, Papua Barat dengan 0,13 persen, Papua Tengah dengan 0,12 persen. Lalu, Bali dengan 0,10 persen, Jawa Barat dengan 0,06 persen, dan Jawa Timur dengan 0,04 persen. "Deflasi terdalam sebesar 1,07 persen terjadi di Sumatera Barat. Sementara itu, inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat Daya sebesar 0,25 persen," ujarnya.  

Jika dilihat dari sebaran wilayahnya, di Pulau Sumatera deflasi terdalam dialami Sumatera Barat dengan 1,07 persen, sementara deflasi terendah terjadi di Aceh dengan 0,11 persen. Lalu, di Pulau Jawa, deflasi terdalam dialami Provinsi Banten dengan 0,24 persen dan inflasi tertinggi di Jawa Barat dengan 0,06 persen. Kawasan Bali-Nusa Tenggara mencatatkan deflasi terdalam di Nusa Tenggara Barat sebesar 0,35 persen dan inflasi tertinggi di Bali dengan 0,10 persen.

Kalimantan mencatatkan deflasi terendah di Kalimantan Utara dengan 0,01 persen dan deflasi terdalam di Kalimantan Tengah 0,68 persen. Di Sulawesi, tercatat deflasi terendah di Sulawesi Utara dengan 0,11 persen dan deflasi terdalam di Gorontalo dengan 0,95 persen. Serta, Maluku-Papua mencatatkan inflasi tertinggi di Papua Barat Daya dengan 0,25 persen dan deflasi terdalam di Papua Selatan dengan 0,92 persen.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi secara bulanan dari Juni 2024 ke Juli 2024. Besaran deflasi tercatat sebesar 0,18 persen di Juli 2024.

Amalia mengatakan deflasi ini diakibatkan oleh penurunan indeks harga konsumen dari bulan sebelumnya. "Pada Juli 2024 terjadi deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024," tutur dia.

Dia juga mencatat, angka deflasi ini lebih dalam ketimbang deflasi pada Mei dan Juni 2024 lalu. Ini menjadikan deflasi ketiga selama 2024 ini. "Deflasi bulan Juli 2024 ini lebih dalam dibandingkan Juni 2024 dan merupakan deflasi ketiga pada 2024," ungkapnya.

Sementara itu, jika dilihat secara tahunan, Juli 2024 ini mengalami inflasi 2,13 persen dari Juli 2023 lalu. "Sementara itu secara year on year terjadi inflasi 2,13 persen dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 0,89 persen," ujarnya.

Penyumbang Deflasi

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,97 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,28 persen. Namun, dicatatkan juga ada komoditas yang memberikan andil inflasi secara bulanan. Antara lain cabai rawit dan beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04 persen.

"Emas perhiasan, kopi bubuk, kentang, sigaret kretek mesin dan sigaret krekek tangan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen. Catatan lainnya adalah kelompok pendidikan juga memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,04 persen atau mengalami inflasi sebesar 0,69 persen," Amalia menambahkan.

Sebelumnya, BPS mencatat adanya deflasi 0,08 persen pada Juni 2024 jika dihitung secara bulanan, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 106,28 pada Juni 2024. Deflasi bulan Juni 2024 lebih dalam dibandingkan Mei 2024, dan merupakan deflasi kedua pada 2024.

Ancaman PHK

Menanggapi masalah deflasi, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan jika terjadi deflasi terus-menerus maka akan berdampak buruk, salah satunya mendorong PHK besar-besaran, devisa negara menurun, hingga sebabkan resesi.

Oleh karena itu, Pemerintah harus dengan cepat melakukan langkah mitigasi deflasi agar tidak berkelanjutan. "Cara mengatasi deflasi. Agar kondisi perekonomian suatu negara tidak semakin parah," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com, belum lama ini.

Adapun cara mengatasi deflasi pertama yakni dengan mengimplementasikan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) dengan menambahkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

Kedua, menerapkan kebijakan politik diskonto. Hal ini merupakan kebijakan dari Bank Sentral dengan menurunkan tingkat suku bunga bank, sehingga masyarakat akan menarik tabungan dari bank. “Menurunnya tingkat suku bunga akan membuat investor menarik sejumlah dana dan memilih mencari laba melalui bisnis konvensional. Sehingga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan bertambah," ujarnya.

Ketiga, cara mengatasi deflasi adalah lewat penerapan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi disinflasi.

Bentuk kebijakan berupa pengelolaan dan pembuatan strategi agar kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Selain itu, pemerintah juga mengatur dan memperbarui pendapatan dan pengeluaran negara. “Terakhir, cara mengatasi deflasi adalah dengan mengimplementasikan kebijakan non moneter atau kebijakan yang terjadi secara alamiah atas kesadaran tingkah laku masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, BPS DKI Jakarta memaparkan profil kemiskinan di DKI Jakarta per Maret 2024. Persentase penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024 ada 4,30 persen atau sebesar 464,93 ribu orang.

Angka ini menurun sebanyak 12.900 ribu orang dari catatan BPS mengenai angka penduduk miskin pada Maret 2023 yang sebesar 477,83 ribu orang. "Angka kemiskinan Maret 2024 kembali turun setelah mengalami kenaikan akibat dampak Covid-19," kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin dalam keterangan resmi, Kamis (1/8).

Meski begitu, angka kemiskinan di Jakarta per Maret 2024 tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum Covid-19 atau pada Maret 2019 sebesar 3,47 persen.

"Tren penurunan angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Menurut Nurul, membaiknya beberapa indikator makro ekonomi lah yang mendorong berkurangnya jumlah penduduk miskin di Jakarta sebanyak 12.900 orang pada periode Maret 2023-Maret 2024.

Sepanjang 2019 hingga 2024, jumlah penduduk miskin tertinggi di Jakarta pernah terjadi pada Maret 2021 yang mencapai 501,92 ribu orang. Jika dibandingkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 dengan Maret 2021 telah mengalami penurunan sebesar 36,99 ribu orang. bari/mohar/fba