Peningkatan literasi masyarakat membutuhkan peran berbagai pihak, terutama perpustakaan. Isu kecakapan literasi menghadapi berbagai persoalan yang sudah lama menjadi sorotan. Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz mengatakan, ada tiga persoalan dalam kecakapan literasi. Pertama, ketersediaan bahan bacaan yang belum sesuai dengan minat baca calon pembaca.

Kedua, belum terarahnya program dan aktivitas tanpa implementasi yang jelas. Menurutnya, program harus dikawal sejak awal sampai akhir dan dievaluasi secara terus-menerus.“Tidak perlu banyak program, sedikit program saja yang memang betul-betul menjadi fokus utama memberikan dampak yang luas,”ujarnya di Jakarta, Kamis (25/7).

Ketiga, mencakup kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, kerjasama dengan berbagai pihak menjadi keharusan. “Ada para mitra di sekeliling kami. Kami ajak bersama, colek mereka, ayo bareng-bareng. Makanya saya katakan, program ini adalah program bersama yang harus dikerjakan secara bersama-sama, bukan program personal,” tambahnya.

Hasil kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan kecakapan literasi, ujarnya, dilakukan Perpusnas dengan melakukan penguatan kepada 10 ribu perpustakaan desa/kelurahan dan Taman Baca Masyarakat (TBM). Sebanyak 10 juta buku bacaan bermutu beserta raknya diberikan kepada perpustakaan dan TBM untuk meningkatkan kegemaran membaca anak. Dia berharap jumlah perpustakaan dan TBM yang mendapat bantuan dapat ditingkatkan pada 2025. “Semoga bertambah jumlahnya menjadi 20 ribu lokus baca di tahun 2025,” tuturnya.

Dia menjelaskan, program bantuan ini merupakan dukungan dari Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta mitra lainnya. Tahun ini, program TPBIS menyasar 600 perpustakaan desa/kelurahan. Jumlah ini ditingkatkan dari target sasaran awal sebesar 300. Perpustakaan tersebut merupakan bagian dari program penguatan 10 ribu perpustakaan desa/kelurahan/TBM.

Menurutnya, penambahan target sasaran ini memengaruhi jumlah perpustakaan daerah yang mereplikasi mandiri program TPBIS. "Ini adalah angka yang menunjukkan pencapaian di satu sisi, tapi di sisi lain adalah tantangan. Bagaimana kami memelihara program ini? Jangan sampai TPBIS itu adalah program yang diluncurkan tapi kemudian tidak berlanjut akibat rendahnya dukungan dari pemerintah daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian PDTT Ivanovich Agusta menyatakan dukungan pihaknya dalam penguatan literasi masyarakat desa."Ini adalah tahun emas bagi perpustakaan/TBM desa karena punya dukungan yang sangat penuh dari Perpusnas. Contohnya kolaborasi Perpusnas bersama Kemendesa atas dukungan oleh Wakil Presiden Indonesia yang mencanangkan tahun 2024 sebagai Gerakan Literasi Desa," jelasnya.

Dijelaskan bahwa pada 2023, tingkat keterpenuhan perpustakaan di desa-desa Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebanyak 33.878 desa sudah memiliki TBM atau perpustakaan desa. Namun, masih terdapat 41.387 desa yang belum memiliki TBM atau perpustakaan desa.  Kondisi ini membuatnya yakin akan pentingnya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses literasi dan informasi di seluruh pelosok negeri. (bani).