NERACA

Kuningan - Beberapa terobosan dan keberanian yang digulirkan Pj. Bupati Kuningan R. Iip Hidayat ditengah defisit APBD harus menjadi parameter Mendagri dalam memberikan penilaian kinerjanya. 

Hal tersebut mencuat setelah beberapa waktu lalu muncul gerakan masyarakat yang mendesak Kemendagri untuk segera 'mencopot" R. Iip Hidayat sebagai Pj Bupati Kuningan. Tentunya menjadi ranah Kemendagri untuk melakukan kajian tersendiri terhadap aspirasi masyarakat yang muncul.

"Saya yakin, pihak Kemendagri pun, dalam melakukan kajian tidak akan 'menihilkan' berbagai capaian kerja yang sudah diraih R. Iip Hidayat selama menjabat sebagai Pj Bupati Kuningan. Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan terhadap kinerja Pj Bupati Kuningan, tentunya juga menjadi parameter tersendiri bagi Kemendagri dalam memberikan penilaian terhadap Kinerja R. Iip Hidayat," ujar salah seorang tokoh masyarakat, Mang Ewo, kepada Neraca, Senin (1/7). 

Apapun yang akan diputuskan oleh Kemendagri terhadap keberadaan R. Iip Hidayat sebagai Pj Bupati Kuningan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, hendaknya bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. 

Keberhasilan R. Iip Hidayat dalam pembayaran TPP dan TPG patut diapresiasi. Karena dua tahun sebelumnya, Kabupaten Kuningan mengalami defisit APBD, sehingga hak ASN pun ditunggak. Selain itu, pembangunan pun terhambat, sehingga Kuningan disebut sebagai 'Daerah Gagal Bayar'. 

Akan tetapi, Pj Bupati Iip yang ditugaskan sejak Desember 2023 langsung mengambil keberanian dengan langkah awal membayar tunggakan TPP dan TPG tersebut dalam putaran APBD 2024. Begitu pula dengan tunggakan lainnya dengan mencermati APBD yang ada. 

Selain itu, upaya mewujudkan Festifal Ciremai yang dikembangkan menjadi Mulok Ciremai, menyelesaikan pembangunan Perkantoran Pemkab di komplek KIC, serte penataan kawasan pertokoan Siliwangi (walaupun masih menyisakan polemik) adalah sedikit bukti dari kinerja yang sudah ditunjukan R. Iip Hidayat. 

"Tentunya masih ada berbagai harapan masyarakat, yang masih belum terselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan kepemimpinan R.Iip Hidayat sebagai Pj Bupati Kuningan. Dengan tersisa waktu 6 bulan hingga akhir 2024, diharapkan cukup waktu bagi R. Iip Hidayat untuk dapat menyelesaikan berbagai target kerja yang dapat memuaskan masyarakat Kabupaten Kuningan," harapnya.

Selain itu, beberapa ASN pun nampak tidak terima ketika ada kelompok yang mendesak mundur Pj. Karena selain tidak punya kepentingan politik, Iip pun dinilai seorang birokrat yang solutif, inovatif dan dekat dengan masyarakat. "Kendati dia hanya Pj, tapi sangat terlihat sekali programnya dan kedekatannya dengan masyarakat," ujar salah seorang Kabid yang tidak mau disebutkan namanya. 

Sebelumnya, LSM Frontal mendesak Pj Bupati Iip untuk mundur dari jabatannya karena dinilai tidak bisa membawa Kuningan ke perubahan, dan malah menambah beban gagal bayar. Frontal pun meminta Mendagri turun tangan untuk melihat kondisi Kuningan. (nung)