NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah terjadinya serangan siber ransomware. "Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6).

Yusuf belum bisa menyebutkan ada berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini. Namun, ia menyebut selama ini memang belum pernah dilakukan audit tata kelola maupun finansial PDN. "Belum, kan (baru akan diaudit) karena kasus ini," imbuhnya. Ia mengaku tidak mengetahui seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan. "Aku nggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," kata Yusuf Ateh.

Ia juga tidak menyebutkan berapa lama waktu yang ditargetkan sampai keseluruhan proses audit selesai. "Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik)," ujarnya. Pada Senin (24/6), pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2.

Lalu pada Selasa (25/6), teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2. Namun, pada Rabu (26/6), tercatat sudah ada sebanyak 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian sudah menjelaskan ke Komisi I DPR RI ihwal serangan siber terhadap PDNS 2. Budi Arie menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. "Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.

TelkomSigma selaku penyedia infrastruktur Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terus berupaya mengaktifkan kembali semua layanan yang sempat terdampak serangan ransomware di berbagai instansi pemerintahan. "Secara prinsip, semua layanan kami upayakan untuk diaktifkan," kata Direktur Network dan IT Solution TelkomSigma Herlan Wijanarko.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap serangan itu menyisakan 2 persen data yang dicadangkan di PDNS Batam. Namun, Herlan memastikan seluruh gangguan data yang disebabkan ransomware bernama Brain Cipher Ransomware, sebagai pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0, bisa diselesaikan. "Yang jelas akan bisa diselesaikan," katanya. 

Herlan mengatakan bahwa infrastruktur pendukung PDNS yang mengalami serangan berbasis di Surabaya, Jawa Timur, tidak sampai berujung pada pencurian data. Ditegaskan bahwa seluruh data milik kementerian, lembaga, dan daerah telah seluruhnya telah dienkripsi. "Tidak ada data yang diambil," katanya.