Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perlu kerja sama erat antara lembaga dan pelaku industri untuk menumbuhkan transaksi di bursa karbon. Hal tersebut disampaikan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari P.M di Batam, kemarin.

Disampaikannya, hingga 5 Juni 2024, total perdagangan di bursa karbon baru mencapai 600 ribu ton setara CO2 dengan nilai transaksi Rp36,78 miliar."Ini kami yakin potensinya tinggi, namun kerja sama di antara OJK dan kementerian serta industri terkait sangat penting untuk pertumbuhan bursa karbon,"ujarnya.

Bursa karbon Indonesia berdiri sejak 26 September 2023. Setelah 9 bulan berdiri, Antonius menyebut pertumbuhan bursa karbon masih relatif stabil dan belum menyentuh level yang menggembirakan. Dirinya menekankan bahwa OJK tidak bisa berdiri sendiri untuk menumbuhkan bursa karbon.

Namun perlu dukungan lintas kementerian dan industri untuk mendorong transaksi perdagangan karbon dengan meningkatkan suplai dan permintaan."Karena kita butuh dukungan untuk supply and demand. Itu di luar kontrol kami, lebih ke kementerian terkait," kata dia.

Dari sisi pasokan atau suplai, bursa karbon Indonesia dapat ditopang dari sektor kehutanan, energi, maupun transportasi."Suplai itu 'didrive' (didorong) dari kementerian. Untuk 'demand' itu 'didrive' misalnya dengan pajak karbon, allowance (kewajiban)," jelasnya.

Menurut Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), potensi bursa karbon Indonesia bisa mencapai Rp3.000 triliun. Disampaikan Presiden, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Selain itu, terdapat kurang lebih 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. (ant/bani)