NERACA

Majalengka - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, sehingga bisa menjadi modal dasar yang kuat untuk melaksanakan APBN tahun 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin di Majalengka, dikutip Antara, kemarin, menyampaikan untuk mencapai tujuan pembangunan di wilayahnya maka diperlukan instrumen fiskal penting berupa APBN.

Oleh sebab itu, Pemprov Jabar langsung menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) kepada instansi vertikal kementerian lembaga yang ada di wilayahnya.

“Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi modal penting untuk melaksanakan APBN 2024. Kami menganggap APBN menjadi instrumen fiskal penting dalam mencapai tujuan pembangunan di Jabar,” ujar Bey.

Atas keberhasilan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, Pemprov Jabar menargetkan sejumlah hal yang bisa dicapai pada 2024.

Misalnya, kata Bey, target kesejahteraan di Jabar yang meliputi angka pengangguran bisa menjadi 9,48 persen dan angka ketimpangan (rasio gini) menjadi 0,397.

Kemudian, Pemprov Jabar pun memproyeksikan peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 73,05 persen serta berupaya menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen.

“Fokus APBN 2024 di Jabar yaitu perbaikan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi hijau, pemberian subsidi, dan bantuan sosial yang tepat,” tuturnya.

Tidak hanya aspek tadi, Bey mengatakan fokus lain pada APBN 2024 di Jabar yakni memperkuat sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menerapkan sinkronisasi belanja pusat serta daerah, sehingga dapat memicu peningkatan efisiensi belanja negara.

Atas dasar itu, ia meminta para pimpinan instansi vertikal kementerian lembaga di Jabar supaya bisa segera melakukan eksekusi pelaksanaan anggaran yang nantinya bermuara pada terjadi penyerapan, sehingga dampak positifnya dirasakan masyarakat.

Bey juga menekankan pentingnya memprioritaskan belanja yang berfokus pada hasil serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menghindari tindakan korupsi.

Sedangkan untuk kepala daerah di Jabar, Bey berpesan agar pelaksanaan APBD 2024 lebih difokuskan pada perbaikan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Namun, hal itu pun tidak serta merta melupakan upaya untuk menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan kesempatan kerja serta memperbaiki kebijakan maupun administrasi perpajakan daerah.

“Perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN pemerintah pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras. Penggunaan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah harus dilakukan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Heru Pudyo Nugroho, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jabar Kementerian Keuangan, mengungkapkan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 di Jabar termasuk yang tercepat.

“Di Jabar, Belanja Pemerintah Pusat 2024 dialokasikan Rp48,30 triliun. Kemudian DIPA Kantor Pusat Rp12,93 triliun, DIPA Kantor Daerah Rp35,01 triliun, DIPA Dana Dekonsentrasi Rp76,04 miliar, dan DIPA Tugas Perbantuan Rp290,66 miliar,” katanya.

Ia menambahkan APBN masih menjadi instrumen utama yang diandalkan dalam kurun waktu 2020-2023. Khususnya untuk meredam gejolak seperti pandemi COVID-19 hingga geopolitik yang berdampak pada sektor ekspor-impor. Ant