Terus kembangkan teknologi blockchain nasional guna mendukung ketahanan pangan dan ekonomi, pemerintah perlu mendapatkan masukan dari akademisi. Berangkat dari hal tersebut, IPB University siap berkontribusi dalam rangka pengembangan penerapan teknologi blockchain dan teknologi digital lainnya seperti Artificial Intelligence dan Big Data Analytic untuk kepentingan nasional. “Banyak negara di dunia sudah memiliki roadmap blockchain nasional, beberapa negara lain tengah mempersiapkannya. IPB University dan BRAIN IPB University siap berkontribusi secara aktif membantu pemerintah dalam menyiapkan roadmap blockchain nasional,”kata Prof Ernan yang mewakili rector IPB University dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, blockchain merupakan suatu Distributed Ledger Teknologi (DLT) yang bersifat terpercaya, transparan, serta tertelusuri, sehingga menjadikan teknologi blockchain sebuah teknologi yang diakui dunia. Oleh karena itu, kata Ernan, pihaknya mengapresiasi terbitnya white paper BI. Sementara itu Prof. Dr. Ir. Yandra Arkeman M. Eng yang juga dikenal sebagai salah satu penggagas BRAIN IPB University menyatakan bahwa white paper BI terkait digital rupiah sebagai bukti kepercayaan negara terhadap DLT dan blockchain.

Whitepaper BI, kata Yandra, memotivasi BRAIN IPB University untuk lebih lanjut melakukan beragam penelitian terkait blockchain, DLT dan uang digital. Terkait pengembangan blockchain BRAIN IPB University telah memulai menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementrian BPN/ATR, BPJPH, Badan Pangan dan Bulog. “Baru-baru ini IPB University telah menandatangani MoU dengan Blocktogo dan PERUM Peruri untuk mempercepat pengembangan dan adopsi teknologi blockchain secara nasional,”ungkapnya.

Senada dengan yang disampaikan BRAIN IPB, Teguh Kurniawan Harmanda, Senior Digital Expert Perum Peruri menyatakan bahwa PERURI pun tengah mengembangkan beberapa inisiatif blockchain yang bisa digunakan oleh pemerintah maupun BUMN. "Yang utama yang sedang dalam inisiatif untuk membangun blockchain yang aman digunakan di sektor publik, ini juga akan menjadi dasar dari pengembangan penerapan blockchain khususnya untuk Pemerintah dan BUMN. Selain itu, sandbox blockchain kami rasakan vital untuk bisa membantu melahirkan produk blockchain yang sesuai tatanan yang berlaku nantinya” jelas Teguh.

Lalu Asih Karnengsih, Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menegaskan bahwa ABI terus melakukan advokasi dan sosialisasi ke semua pihak termasuk Pemerintah dan BUMN. “ABI mengapresiasi semua pihak yang menginisiasi penerapan blockchain di Indonesia. Kami siap berdiskusi dan memfasilitasi semua hal terkait blockchain," tandasnya.

Sebagai informasi, blockchain yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 dan kini telah menjadi teknologi yang banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan. Blockchain adalah record (catatan digital) yang terhubung secara berantai dan diamankan menggunakan teknik kriptografi. Setiap block memuat hash kriptografis dari block sebelumnya, timestamp, dan data transaksi. Setiap block pada sistem ini saling terkait dan jika ada upaya untuk mengubah data pada satu block, maka harus mengubah data pada block yang lain, suatu hal hampir tidak mungkin dilakukan. Semua komputer dalam jaringan secara kontinyu dan matematis memverifikasi salinan Blockchain dengan semua salinan lain di jaringan.