NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan tiga syarat yang disampaikan pemerintah Amerika Serikat terkait rampungnya perundingan soal Generalized System of Preferences (GSP).

Jerry dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, mengatakan dirinya bertemu dengan Deputy United States Trade Representative Jeffrey Gerrish dalam kunjungan kerjanya ke AS 16-21 November lalu dan membahas langkah-langkah teknis penyelesaian perundingan GSP. "Terkait beberapa isu yang jadi pembahasan intens adalah soal reasuransi, data localization dan licencing. Beberapa hal tersebut jadi progres dan mudah-mudahan nanti bisa disepakati dan direalisasikan dalam waktu dekat," katanya.

Menurut Jerry, pertemuannya dengan United States Trade Representative (USTR) di tengah kunjungan kerjanya ke AS adalah untuk memfinalisasikan perpanjangan GSP itu. "Mudah-mudahan Desember nanti selesai," katanya.

Jerry menuturkan ada sejumlah isu yang menjadi bahasan untuk mempercepat rampungnya perundingan GSP itu. Khusus di tiga isu terakhir, yakni soal reasuransi, lokalisasi data dan perizinan juga menurutnya sudah hampir rampung. "Dalam waktu dekat kita dorong supaya selesai. Soal licence itu bahkan tinggal tanda tangan saja ke Kementerian Hukum dan HAM, tinggal penyelarasan dokumen," katanya.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri menjelaskan secara detail mengenai tiga isu tersebut. Terkait reasuransi, Kasan mengatakan progresnya kini berada di tahap di Otoritas Jasa Keuangan. Isu reasuransi dibahas karena AS ingin agar ada kelonggaran partisipasi asing dalam bisnis reasuransi. "Kalau licencing itu terkait hak paten dan itu sudah direvisi sesuai agreement WTO," katanya. Ada pun lokalisasi data terkait revisi Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik telah disahkan pemerintah pada Oktober lalu.

Direktur Perundingan Bilateral Ni Made Ayu Marthini menjelaskan Indonesia memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas GSP terhadap 3.572 produk. Namun, Indonesia baru melakukan ekspor terhadap 836 produk. "Jadi peluangnya masih besar. Tinggal kita tingkatkan produksinya," pungkasnya.

erry Sambuaga optimistis pemerintah bisa merampungkan perundingan Generalized System of Preferences (GSP) pada Desember 2019. Jerry Sambuaga menuturkan dirinya bertemu langsung dengan Deputy United States Trade Representative Jeffrey Gerrish, di mana ia menekankan kembali pentingnya GSP bagi kedua negara. "Kami meminta dalam waktu dekat, kalau bisa tahun ini GSP segera direalisasikan," kata Jerry Sambuaga.

Ia mengatakan dalam pertemuan dengan Jeffrey Gerrish dibahas secara teknis dan rinci mengenai langkah penyelesaian GSP, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang mungkin masih dibutuhkan. "Dilihat dari apa yang didiskusikan dan dibicarakan dengan Gerrish, ini sudah mencapai titik terang," ungkap Jerry Sambuaga.

Lebih lanjut, ia menjelaskan manfaat GSP bagi AS yang memang masih membutuhkan produk-produk Indonesia. "Bukan hanya soal kebutuhan, tapi juga peningkatan industri mereka. Barang yang kita suplai ke AS juga dibutuhkan untuk pengembangan industri di sana. Mereka butuh bahan baku dari kita, termasuk 20 produk yang kita kirim ke sana," kata Jerry Sambuaga.

Di sisi lain, Amerika Serikat juga menjadi salah satu pasar ekspor bagi Indonesia sehingga Indonesia perlu mempertahankan fasilitas GSP dari AS. GSP adalah program pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dengan membebaskan bea masuk ribuan produk mereka ke AS.

Jerry menambahkan kunjungan kerjanya ke New York dan Washington DC pada 16-21 November lalu itu juga diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan pertemuan tingkat menteri untuk pengesahan perpanjangan GSP bagi Indonesia. "Mudah-mudahan Desember nanti sudah ada realisasi soal GSP, kami akan dorong terus dan agar nantinya dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri," katanya. Kunjungan Wamendag Jerry ke AS merupakan persiapan pelaksanaan misi dagang Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2019.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross menemui Presiden Joko Widodo, salah satunya membahas finalisasi fasilitas Generalized System of Preference (GSP) atau kebijakan untuk meringankan bea masuk impor barang-barang tertentu dari negara berkembang.