Jakarta - Kenaikan gaji pegawai pegeri sipil (PNS) sebesar 10% yang akan dirapel pada Maret 2012 bisa mendorong kenaikan harga sembako. Buntutnya juga akan meningkatkan laju inflasi. Apalagi April 2012, pemerintah juga akan merencanakan pembatasan atau menaikkan BBM. Dua langkah pemerintah itu dinilai kalangan akademisi dan pengamat sebagai hal yang tidak bijak.  

NERACA

“Apabila kenaikan gaji PNS terjadi 10% maka kenaikan bahan makanan pokok tinggal penyesuaian saja, kemungkinan kenaikan itu akan berkisar 10% – 15 %,” kata guru besar IPB Prof. Dr. Hermanto Siregar kepada Neraca, Minggu (19/2).

Menurut dia, kenaikan bahan pokok itu diperkirakan akan merata dan  tidak hanya melihat dari beras saja. Namun kenaikan harga sembako ini hanya bersifat temporer saja. “Ya. Tapi tidak permanen, sekedar menyesuaikan saja,”tegasnya

Selain itu, Hermanto menambahkan ada dampak positifnya terhadap kenaikan gaji PNS ini, yaitu bisa meningkatkan daya beli masyarakat, untuk menopang biaya pendidikan yang akan terjadi di bulan Juli nanti. “ Jika gaji PNS naik mulai Maret nanti maka bisa menabung untuk kebutuhan biaya pendidikan bulan Juli nanti,” ujarnya.

Namun, kebijakan pemerintah ini diperkirakan akan memperbanyak jumlah orang miskin, karena makin banyak orang miskin yang tak bisa membeli beras. Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin mencapai 30 juta orang dan penduduk hampir miskin sekitar 35 juta orang. “Karena itu, terkait raskin, pemerintah harus mencari cara harga jualnya harus dipertahankan dan tidak mengalami kenaikan.  Intinya, beras ini untuk orang miskin,  harganya harus distabilkan dan dipertahankan,” tambahnya.

Menyingung anggaran raskin pada APBN 2012 yang hanya sekitar Rp16 triliun.  Hermanto mengakui pihaknya tak keberatan dengan penambahan anggaran raskin pada ABPN 2012.  “Mungkin  juga perlu ditambah Anggaran raskin di APBN 2012,”tegasnya

Sementara, anggota Komis XI DPR RI Abdilla Fauzi  mengatakan  kenaikan gaji PNS sebesar 10% pada bulan Maret nanti tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan dari HPP (harga pembelian pemerintah) beras. “Kenaikan gaji PNS bukan indikator pertama atas kenaikan harga HPP beras, yang paling penting adalah politik perberasan, bulog menjaga ketahanan pangan nasional dan kementerian membantu agar produksi meningkat,” pungkasnya.

Menurut Fauzi,  kenaikan harga beras bukan semata-mata didorong karena kenaikan gaji PNS. Namun disebabkan juga faktor cuaca yang tidak menentu. Bahkan kenaikan gaji PNS ini bisa mensejahterakan petani juga. ‘Pasalnya jika PNS naik gaji, maka tingkat konsumsi dari PNS juga akan naik,” tuturnya.

Namun dia mengakui, kenaikan gaji PNS akan berpengaruh terhadap inflasi. Hanya tak perlu dikhawatrkan. Karena tekanan inflasi itu tak berpengaruh banyak. “Kita berpatokan terhadap angka inflasi sekarang ini, kita harus menjaga agar tidak ada kenaikan inflasi jika ada kenaikan gaji PNS,” jelasnya.

Lebih jauh kata Fauzi, malah pihaknya juga  menginginkan agar tidak hanya PNS saja yang mendapatkan kenaikan gaji. “Pegawai swasta, karyawan lainnya serta wartawanpun harus juga ikut naik gajinya,” ujarnya.

Mendorong Inflasi

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan terkait dengan kenaikan gaji PNS yang akan diikuti pula dengan kebijakan  BBM dan TDL memang akan mendorong inlfasi. “Mengenai besaran inflasinya, saya tidak bisa memastikan,” tegasnya kemarin.

 Lebih jauh kata Bayu, pemerintah akan melihat dulu dampak yang terjadi di lapangan. Setelah itu baru mengambil langkah penyetabilan harga beras. “Kami akan mencermati implikasi pasarnya terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan untuk bisa menstabilkan harga, sehingga kenaikannya tidak terlalu tinggi,”jelasnya.

Saat ditanya langkah jangka pendek guna menekan harga beras, Bayu hanya mengatakan pemerintah siap melakukan operasi pasar. “Antisipasi yang bisa kita lakukan salah satunya bisa dengan melakukan operasi pasar (OP),”ucapnya.

Yang jelas, Ketua Komisi VI DPR Airlangga mengakui kenaikan gaji PNS sebesar 10% bakal memicu kenaikan harga sembako.  Karena itu, pemerintah seharusnya sudah bisa memperhitungkan dampak sekaligus antisipasi dari keputusan menaikan gaji para abdi negara tersebut. Salah satu antisipasi adalah meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga bahan pokok.

Tak hanya itu, DPR juga mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan akibat daya beli masyarakat yang kemungkinan bisa tertekan. Airlangga menambahkan, pemerintah harus sudah bisa menjamin bahwa kenaikan gaji PNS itu akan seimbang dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat akibat kenaikan harga barang-barang.

Sebelumnya, pada awal Pebruari, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, setidaknya harus disediakan beras hingga 5,869 juta ton tahun ini.  Jumlah itu untuk berbagai penyaluran kebutuhan yaitu bantuan raskin (beras untuk masyarakat miskin) sekitar 3,4 juta ton, penyaluran beras OP (Operasi Pasar) komersial 280 ribu ton, beras cadangan bencana alam 56 ribu ton, beras OP murni 133 ribu ton, dan cadangan tetap akhir di gudang Bulog sebanyak 2 juta ton. 

"Dengan semua kebutuhan itu, maka Bulog harus mampu sediakan 5,8 juta ton beras tahun ini, yang dipenuhi dari berbagai sumber," ujarnya belum lama ini.

Stok awal beras di gudang Bulog, sudah ada sebanyak 1,5 juta ton. Sisanya sekitar 4 juta ton harus dipenuhi dari berbagai alternatif penyediaan. Namun, dia mengaku, persediaan beras ini diharapkan bisa dipenuhi dari pengadaan dalam negeri. "Kalau produksi meningkat 5% dari tahun lalu maka kita bisa tidak impor," ujarnya.

Peran Bulog sebagai stabilisator harga beras di dalam negeri perlu didukung oleh beberapa instrumen dari pemerintah. Sebab, pada Januari hingga Februari ini ketersediaan beras di pasar masih akan alami kekurangan, karena panen raya diperkirakan mundur. "Karena gejolak harga di musim paceklik ini, pada Januari 2012 saja Bulog sudah menyalurkan beras OP sebanyak 31.358 ton," ucapnya. mohar/novi/bari/cahyo