NERACA

Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, mengatakan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) lima persen oleh Pemerintah Arab Saudi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap jumlah jamaah umrah. “Pajak lima persen itu relatif bisa kami 'cover'. Orang sekarang itu yang antre (untuk haji dan umrah) banyak sekali,” kata Firman dalam acara pelepasan jamaah program umrah BNI Syariah di Tangerang, Jumat (5/1).

Selain itu, ia juga memandang pengenaan pajak oleh Pemerintah Arab Saudi tersebut justru bisa menjadi motivasi supaya nasabah bisa menabung lebih banyak lagi. "Tentu di dalam menabung, katakanlah diberi waktu dua tahun maksimum, mungkin dalam beberapa bulan kalau sudah bisa memperhitungkan bagaimana lima persen harus dicicil maka tidak begitu masalah," ucap Firman.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus (Dirbina) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Muhammad Arfi Hatim, juga menilai pengenaan pajak lima persen oleh Pemerintah Arab Saudi tidak akan terlalu memengaruhi minat jamaah umrah. Namun, Arfi mengingatkan kepada penyelenggara perjalanan umrah untuk tetap rasional dalam menawarkan produk mereka karena tidak semua komponen biaya dikenakan pajak lima persen.

BNI Syariah secara resmi telah melepas 217 peserta Program Umrah Berkah Hasanah tahap pertama 2018. Program umrah BNI Syariah tersebut bekerja sama dengan agen perjalanan PT Kanomas Arci Wisata dan berlangsung dari 6-14 Januari 2018. Pada tahun 2017, jumlah jemaah umrah Indonesia mencapai lebih dari 875 ribu jemaah, atau meningkat 25 persen dari tahun lalu, dan diprediksi mencapai hampir satu juta jamaah sepanjang 2018.

Melihat peningkatan angka umrah tersebut, BNI Syariah melihat pasar umrah potensial untuk dikembangkan yang tentunya melalui sinergi dengan penyelenggara perjalanan haji dan umrah terpercaya. BNI Syariah memberikan tiga alternatif pembayaran Program Umrah Berkah Hasanah, yaitu melalui tunai, angsuran BNI Fleksi Umrah iB Hasanah, dan cicilan menggunakan Kartu Pembiayaan BNI iB Hasanah Card.

Hal yang sama juga dikatakan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus (Dirbina) Kemenag, Muhammad Arfi Hatim. Ia menilai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) lima persen oleh Pemerintah Arab Saudi tidak akan terlalu memengaruhi minat jamaah umrah. “Pengenaan pajak sebesar lima persen, atau bahkan 10 persen, tidak akan berpengaruh pada minat masyarakat. Ini bisnis sampai kiamat,” katanya. 

Namun demikian, Arfi mengingatkan kepada penyelenggara perjalanan umrah untuk tetap rasional dalam menawarkan produk karena tidak semua komponen biaya dikenakan pajak lima persen. Ia mengatakan hanya tiga sektor yang terkena PPN lima persen, yaitu yang menyangkut transportasi, akomodasi, dan konsumsi. "Jadi jangan dipukul rata. Tiket (pesawat) tidak naik, bahkan kalau 'low season' turun harganya," kata Arfi.

Selain itu, ia juga mengingatkan mengenai perlunya kepastian terkait asuransi oleh pihak penyelenggara kepada jemaah. “Dalam aturan pemerintah, asuransi wajib bagi jemaah haji dan umrah. Asuransi ini tentu banyak manfaatnya bagi jemaah,” ujar Arfi. Ia mengungkapkan bahwa jumlah jemaah umrah Indonesia pada 2017/1438 Hijriyah mencapai 870 ribu jemaah. Setiap tahunnya terjadi penambahan sekitar 100-120 ribu jemaah. “Pada 1439 H ini kami perkirakan lebih dari satu juta yang berangkat. Minat masyarakat melaksanakan ibadah umrah dilandasi 'waiting list' haji dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Arfi.