NERACA

Jakarta - Bank Indonesia menyatakan sebanyak 85 persen atau 2.166 korporasi non-bank telah melaporkan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) dalam pengelolaan utang luar negeri hingga kuartal III 2015. Menurut Deputi Gubernur BI Hendar, utang yang menjadi beban 2.166 korporasi non-bank itu mencakup 95 persen dari keseluruhan utang korporasi di Indonesia yang wajib lapor kepada bank sentral. "Penerapan mitigasi risiko dengan prinsip kehati-hatian sejauh ini cukup baik," ujarnya.

Dalam KPPK tersebut, terdapat tiga pengaturan utama yang harus diterapkan korporasi sesuai PBI Nomor 16/21/PBI/2014. Tiga pengaturan utama itu, pertama Rasio Lindung Nilai (Hedging) untuk memitigasi kerugian korporasi debitur akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Peraturan BI mensyaratkan korporasi harus melakukan lindung nilai minimal 20 persen dari selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing yang jatuh tempo hingga 6 bulan ke depan. Peraturan itu berlaku mulai 2015 dan akan naik bertahap per tahunnya. Hendar mengatakan, untuk rasio lindung nilai, jumlah korporasi pelapor KPPK juga mengalami peningkatan. Kemudian, pengaturan pokok kedua adalah mengenai rasio likuiditas. Korporasi peminjam ULN harus memiliki aset valas sebesar 50 persen dari kewajiban valas yang jatuh waktu hingga 3 bulan ke depan.

Sama seperti rasio lindung nilai, peraturan rasio likuiditas jug berlaku mulai 2015 dan akan naik bertahap per tahunnya. Adapun pengaturan pokok ketiga adalah kewajiban pemenuhan peringkat utang mulai 2016. Hendar mengatakan korporasi yang meminjam ULN per 1 Januari 2016 harus berperingkat utang minimum BB- dari lembaga pemeringkat yang diakui Bank Sentral.

Selain itu, pada 2017, korporasi pelaku ULN juga wajib melakukan transaksi lindung nilai dengan perbankan Indonesia. Sementara itu, volume transaksi lindung nilai oleh korporasi mengalami peningkatan pasca penerapan ketentuan KPPK. Jika pada 2014 total transaksi lindung nilai (derivatif) beli korporasi domestik tercatat sebesar 36,81 miliar dolar AS maka pada 2015 mencapai 41,61 miliar dolar AS atau meningkat 13 persen.

Sementara itu, BI mencatat, pertumbuhan utang luar negeri pada Januari hanya 2,2% atau menjadi sebesar US$ 308 miliar, lebih lambat dari pertumbuhan utang luar negeri pada Desember 2015 dari November 2015 yang sebesar 5,8%. Kondisi itu tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada Januari 2015 lalu. Pertumbuhan utang luar negeri pada saat itu lebih tinggi sedikit dari saat ini, yaitu sebesar 2,55%.

Menurut ekonom Bank Permata Josua Pardede, penurunan utang memang bisa diartikan sebagai melambatnya aktivitas perekonomian. Sebab, setiap kegiatan perekonomian salah satunya dipengaruhi oleh pembiayaan yang bersumber dari utang. Hal itu terjadi baik untuk swasta maupun pemerintah. "Aktivitas ekonomi awal tahun memang belum begitu meningkat," kata Josua.

Sebagai catatan, jumlah utang luar negeri pada Januari 2015 tercatat sebesar US$ 301,3 miliar. Sehingga, jika dibandingkan antara Januaru 2015-Januari 2016 tumbuh 2,3%. Di sisi lain pelambatan ini bisa diartikan sebagai signal yang baik bagi pergerakan nilai tukar. Karena, dengan melambatnya pertumbuhan utang maka beban kebutuhan atas valuta asing juga berkurang.

Meskipun jumlah utang luar negeri Indonesia saat ini masih didominasi oleh utang jangka panjang, yaitu sebesar 87,4% dari total. Tetapi jumlah utang luar negeri yang bersifat jangka pendek juga tidak kecil, yaitu sebesar US$ 38,9 miliar. Josua memperkirakan tekanan terhadap rupiah akan semakin berkurang dalam jangka pendek hingga menengah ini. Namun demikian baik pemerintah maupun Bank Indonesia harus tetap memperhatikan manajemen utang luar negeri swasta, korporasi terutama dalam kaitnannya dengan hedging valuta asing.