Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh di seluruh penjuru negeri. Melalui berbagai program nyata yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak pekerja, negara memberikan bukti nyata bahwa buruh bukan hanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional saja, melainkan juga fondasi yang harus terus dijaga martabat dan kesejahteraannya.

Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bagaimana langkah tegasnya untuk terus memperbaiki taraf hidup para pekerja, tidak sekadar dalam retorika semata, melainkan diwujudkan melalui berbagai macam kebijakan konkret yang mengedepankan keberpihakan pada buruh.

Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan bagaimana sikap konsisten dalam memperjuangkan hak-hak buruh melalui berbagai kebijakan progresif. Dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh di Jakarta, Ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan upah minimum dan penguatan jaminan sosial pekerja.

Sejatinya para buruh memiliki peranan sangat penting, yakni sebagai tulang punggung negara, yang wajib mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan layak. Komitmen Kepala Negara tersebut diwujudkan dalam pengumuman kenaikan rata-rata upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

Tidak Hanya itu. Prabowo juga menyampaikan kritik terhadap sistem kerja kontrak yang dinilai merugikan pekerja karena menghilangkan kepastian dan perlindungan jangka panjang. Pemerintah mendorong perubahan kebijakan ketenagakerjaan agar lebih berpihak kepada pekerja, serta berjanji untuk mencegah praktik eksploitasi yang dapat merugikan masa depan buruh.

Penetapan upah minimum sektoral yang kini menjadi kewenangan dewan pengupahan daerah, menurut Kepala Negara, merupakan sebuah langkah yang strategis untuk memastikan keadilan pengupahan di berbagai sektor industri di seluruh daerah. Di samping itu, program kesejahteraan tambahan berupa pemberian makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil dari kalangan buruh yang berpenghasilan rendah juga menjadi perhatian serius pemerintah.

Langkah konkret lain yang menunjukkan komitmen sangat kuat dari pemerintah adalah bagaimana kesiapan pemerintah pusat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membenahi kondisi ketenagakerjaan.

Keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh dinilai tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan juga mengedepankan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, berdaya saing tinggi, serta mampu melindungi pekerja dari dampak negatif globalisasi ekonomi.

Melihat langkah-langkah yang telah diambil, sangat jelas bahwa pemerintah bukan sekadar berbicara mengenai kesejahteraan buruh, melainkan telah bekerja nyata dalam mewujudkan janji tersebut.

Kebijakan yang berpihak kepada buruh menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir dan bertanggung jawab dalam memberikan kehidupan yang lebih layak bagi pekerja, sebagai garda depan pembangunan bangsa.

Komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kesejahteraan buruh patut diapresiasi sebagai langkah progresif yang membawa harapan baru bagi jutaan pekerja di tanah air. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serikat buruh, dan sektor industri, tercipta harapan akan masa depan ketenagakerjaan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Buruh Indonesia, sebagai tulang punggung bangsa, layak mendapatkan tempat terhormat dalam perjalanan panjang pembangunan negeri.