NERACA

Jakarta - Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, total realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 16 Maret 2025 telah mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur. Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/3), Maman menyebutkan realisasi penyaluran KUR itu sudah mencapai sekitar 14,9 persen dari target penyaluran KUR pada 2025 yang sebesar Rp300 triliun.

Dari total KUR yang telah disalurkan, sekitar 26,19 triliun atau 58 persen disalurkan untuk penyaluran sektor produksi. Menurut Maman, secara rinci penyaluran KUR ini terbagi dalam lima kategori, yakni KUR usaha super mikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Realisasi KUR super mikro telah mencapai Rp36 miliar kepada 3.937 debitur. Sedangkan realisasi KUR usaha mikro sebesar Rp29 triliun kepada 722.222 debitur. Selanjutnya, realisasi KUR usaha kecil mencapai Rp15 triliun triliun kepada 61.625 debitur. Realisasi KUR usaha khusus sebesar Rp820 juta, dan realisasi KUR PMI sebesar Rp13 miliar.

“Terkait KUR PMI sudah kami pisah dan kuasa penggunaan anggarannya ada di Kementerian BP2MI … Karena yang memahami urusan migran adalah BP2MI,” ujar Maman.

Berdasarkan rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 24 Desember 2024, target penyaluran KUR 2025 ditetapkan sebesar Rp300 triliun, dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian.

Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi. Berdasarkan hasil rapat juga ditetapkan bahwa untuk mempermudah UMKM dalam mengakses KUR, maka kredit di bawah Rp100 juta tidak akan dimintai agunan tambahan.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya pun sebelumnya sudah membahas secara khusus soal program KUR. Namun dia ingin mendengar penjelasan kondisi program KUR secara langsung dari berbagai bank.

"Kami sebetulnya di Komisi VII sangat senang sekali dengan program KUR ini, Kredit Usaha Rakyat, kami berharap bahwa dengan Kredit Usaha Rakyat ini perekonomian masyarakat yang akan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa ini, bisa tumbuh dan berkembang," kata Saleh.

Dia mengatakan ingin mengetahui mekanisme penyaluran KUR yang dilakukan oleh berbagai bank tersebut. Salah satunya terkait masalah jaminan yang diberikan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan KUR.

Menurut dia, saat ini program KUR diminati oleh masyarakat untuk menjalankan usaha. Pasalnya pada tahun 2024, ada sebanyak Rp280 triliun yang disiapkan untuk penyaluran KUR, tetapi yang tersalurkan jumlahnya lebih dari itu, yakni Rp282 triliun.

"Kita ingin dengar, pertama bagaimana mekanisme penyaluran ini, kemudian apa syarat yang diberikan kepada masyarakat sehingga bisa lolos mendapatkan KUR, masyarakat kan banyak yang mengajukan, tapi nggak semuanya dapat," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa perekonomian masyarakat kecil adalah sumber daya besar bagi perekonomian bangsa. Menurut dia, Kementerian UMKM juga menargetkan penyaluran KUR di tahun 2025 sebesar Rp300 triliun dengan subsidi dari pemerintah untuk menjaga suku bunga tetap rendah, yaitu sebesar 6 persen dari sebelumnya sebesar 15 persen. "Karena itu penyaluran KUR ini tentu, terutama adalah menjadi tanggung jawab perbankan, dalam hal ini Himbara dan bank swasta," kata dia.