NERACA

Depok - Walikota Depok 2025-2030 DR.Drs.H. Supian Suri MA, MM dan Wakilnya H. Chandta Rahmansyah S.Kom, berharap Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok diharapkan dukung "Program Quick Win" untuk percepat wujudkan pembangunan daerah yang merata bagi kemajuan seluruh warga Kota  Depok sesuai visi dan misinya "Bersama Depok Maju" Ipoleksosbud Hankamrata " menuju Indonesia Emas 2045.

Demikian rangkuman bahan dan keterangan yang diperoleh wartawan Ekonomi Harian NERACA dari Asisten Daerah (Asda) Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok H. Mohammad Fitriawan ST, MT, saat Mewakili Walikota Depok membuka Forum Rencana Kerja  Perangkat Daerah (FRKOD) BKD Kota Depok yang diselenggarakan di ruang rapat BKD Kota Depok, jelang akhir pekan kemarin.

Menurut Fitriawan, poin tersebut yang  diharapkan Walikota Supian Suri; yaitu dalam hal implentasi dan  menta'ati Undang- Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)."Yang juga menjadi perhatian dalam perencanaan keuangan daerah, khususnya Kota Depok kedepannya,” tuturnya membacakan sambutan Walikota Depok Supian Suri.

Point selanjutnya yang ditegaskan Walikota, agar Kepala BKD yang juga adalah Sekretaris Tim Anggaran Pemkot Depok (TAPD) dan jajarannya, dapat terus berinovasi dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan Depok maju.

Dicontohkan Walikota Supian Supian Suri, diantaranya yaitu: melalui program Quick Win 100 hari kerja Walikota Depok Supian Suri dan Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah.

"Termasuk pemberian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis bagi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp100 juta," ujar Fitriawan bacakan pointers Walikota Supian Suri.

Menurutnya, pointer Walikota lainnya, ditegaskan tentang penetapan kawasan Depok Lama sebagai area heritage juga masuk dalam pr."Hal ini juga program Quick Win 100 hari kerja,” ujarnya.

Fitriawan, menyampaikan pesan Walikota Depok yaitu point utama dalam pembangunan yang harus menjadi fokus BKD adalah:  Meningkatkan upaya dalam mempertahankan opini dari BPK Jawa Barat untuk predikat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2024, agar menjadi prioritas utama "Alhamdulillah yang meraih prestasi ini hanya Kota Depok dan Kota Banjar," katanya.

Pointers lainnya yang jadi perhatian Walikota Depok, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai pembangunan di Kota Depok.

Ditegaskan, pemerintah menyadari bahwa kebutuhan selalu lebih besar dari anggaran yang tersedia."Sehingga, optimalisasi penerimaan pajak perlu terus diupayakan, dan jangan sampai pajak tertentu yang nilainya kecil dibawah Rp5juta diperoleh warga, masih  dipungut pajaknya oleh perangkat daerah hingga menyulitkan warga Depok," demikian rangkuman liputan bahan dan keterangan yang diperoleh NERACA. Dasmir