Bantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Danone Indonesia melakukan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Senior Director Public Affairs and Sustainability Danone Indonesia, Karyanto Wibowo dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, Indonesia sebagai negara agraris menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan nasional karena menurunnya produktivitas dan hasil panen.

Hal itu, katanya lagi, disebabkan oleh berkurangnya luas lahan pertanian akibat konversi untuk perumahan, industri, dan infrastruktur, serta bergesernya waktu tanam akibat fenomena cuaca ekstrem."Selain itu, tata kelola irigasi yang belum optimal dan pengelolaan sumber daya air yang tidak seimbang turut memperburuk masalah ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi multipihak, termasuk oleh perusahaan,” kata Karyanto.

Oleh karena itu, katanya lagi, melalui inisiatif pengelolaan DAS terintegrasi diharapkan memberikan kontribusi dalam membangun ketahanan pangan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut diwujudkan melalui inisiatif AQUA pada pengelolaan DAS terintegrasi dari hulu ke hilir yang memiliki tiga pilar utama, yakni melindungi daerah aliran sungai, meningkatkan efisiensi dan sirkularitas air dalam operasional, serta memperluas akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Di hulu, dilakukan melalui penanaman 2,5 juta pohon, pembuatan 20 ribu rorak atau lubang resapan air, 2.300 sumur resapan, dan 110 instalasi pemanen air hujan. Di tengah dan hilir, perusahaan mengembangkan Program Pertanian Regeneratif yang memperhatikan ekosistem alami dan siklus air. Program ini dimulai dengan pelatihan kelompok tani untuk mengelola lahan sesuai prinsip regeneratif, termasuk pembuatan pupuk dan pestisida organik.

Langkah selanjutnya adalah membangun tata kelola pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan air dan pengurangan bahan kimia, serta memperkuat kelembagaan kelompok tani."Kami juga mendorong terbentuknya kelompok tani dengan mendukung tersedianya infrastruktur dan akses pemasaran,"ujarnya.

Terkait hal itu, inisiatif AQUA pada pengelolaan DAS terintegrasi dari hulu ke hilir berhasil mendapatkan peringkat Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dalam acara penganugerahan Proper pada akhir Februari 2025 di Jakarta.

Menurut Karyanto, penghargaan itu diberikan atas upaya perusahaan yang dinilai konsisten dalam pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat secara berkelanjutan. Pada kesempatan yang sama, Karyanto Wibowo juga dianugerahi penghargaan Green Leadership Madya Awards 2024, yang diberikan kepada pemimpin perusahaan yang memiliki kepemimpinan kuat dalam mendorong kebijakan dan implementasi inovasi lingkungan yang berkelanjutan."Penghargaan ini mencerminkan bahwa upaya keberlanjutan yang kami lakukan tidak hanya memberikan dampak positif bagi bisnis, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan," katanya.

Tahun 2024 sebanyak 4.495 perusahaan berpartisipasi pada penghargaan Proper, katanya lagi, pihaknya menjadi satu-satunya perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang meraih peringkat Emas pada penghargaan Proper selama tujuh tahun berturut-turut, serta berhasil meraih sembilan peringkat Hijau.

Kerjasama Sinergis

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dan termasuk kementerian atau lembaga di dalamnya perlu kolaborasi dan kerjasama sinergis. Hal inilah yang juga dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat perannya dalam kebijakan investasi strategis untuk ketahanan pangan nasional dengan menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Penunjukan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025 dan menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga beras serta penguatan cadangan pangan nasional. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi.

 Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema ini merupakan alternatif pendanaan di luar subsidi yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga. Dengan adanya pendanaan ini, pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, harga beras stabil, dan kesejahteraan petani terlindungi,“Dukungan Pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Dirjen Perbendaharaan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban, menegaskan bahwa Kemenkeu sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Investasi pada Bulog bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.

Dia menekankan, pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.  “Diharapkan dana tersebut dijaga dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ujar Dirjen Kekayaan Negara.