Langkah Pemerintah untuk Memperkuat Hubungan Dagang dengan AS Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah untuk Memperkuat Hubungan Dagang dengan AS Dinilai Tepat
NERACA
Jakarta - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang bahwa langkah Pemerintah Indonesia yang akan memperkuat hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) sudah tepat, sebagai mitigasi terhadap dampak kebijakan proteksionisme Presiden AS Donald Trump. “Langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Sebagai negara yang mengalami surplus perdagangan terhadap AS, kita perlu waspada kendati pun surplus kita termasuk minor dibanding negara lain,” kata Wijayanto, sebagaimana dikutip Antara, kemarin. 
Ketika ditanya apakah langkah tersebut akan membuat hubungan ekonomi Indonesia dengan China renggang, Wijayanto berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu memilih antara China atau AS saja melainkan merangkul seluruh pihak. Dalam urusan dagang, ujar dia, Indonesia tidak perlu ideologis atau politis. “China pasti tidak mempermasalahkan, mereka paham jika saat hujan semua mencari payung,” kata Wijayanto.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Saat dihubungi secara terpisah, Bhima mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat kerja sama dengan AS menjadi penting. “Di era matinya kerja sama multilateral, maka prospek perdagangan harus dijalin secara bilateral," ujar dia.
Pertama, imbuh Bhima, Indonesia bisa menghindari sasaran kenaikan tarif AS karena hubungan yang harmonis. Apabila konfrontatif, Indonesia tentunya akan menjadi sasaran kenaikan tarif bea masuk ke AS dan hal ini merugikan posisi pelaku usaha. Kedua, Indonesia bisa meraup peluang relokasi industri dari AS terutama perusahaan yang menghindari perang tarif atau yang ingin mendekat ke sumber bahan baku. “Posisi perusahaan Indonesia bisa lebih masuk ke rantai pasok global,” ujar Bhima.
Yang ketiga, imbuh Bhima, Indonesia akan tetap memegang politik luar negeri bebas aktif untuk menyeimbangkan (balancing) hubungan dengan China yang selama beberapa tahun terakhir terlalu dominan. Sebelumnya pada Jumat (7/3), Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Indonesia harus melakukan mitigasi terhadap kebijakan Trump guna menjaga surplus perdagangan dengan AS.
Budi mengatakan dirinya telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (7/3). Dalam pertemuan tersebut, kata Budi, keduanya sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik agar tidak terkena dampak dari isu-isu negatif tentang Indonesia.
Ia juga menyebutkan salah satu langkah mitigasi yang bisa dilakukan Indonesia adalah dengan tidak membuat kebijakan yang dapat merugikan produk-produk ekspor tanah air di Amerika. Selain itu, dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan bisnis antara Indonesia dengan AS untuk menyamakan persepsi perdagangan. Menurut Budi, upaya ini harus dilakukan guna menjaga surplus perdagangan dengan AS. Budi juga mengatakan, Indonesia dan AS optimistis bahwa kerja sama kedua negara tetap berjalan dengan baik dan hubungan dagang semakin bagus.
 

 

NERACA

Jakarta - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang bahwa langkah Pemerintah Indonesia yang akan memperkuat hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) sudah tepat, sebagai mitigasi terhadap dampak kebijakan proteksionisme Presiden AS Donald Trump. “Langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Sebagai negara yang mengalami surplus perdagangan terhadap AS, kita perlu waspada kendati pun surplus kita termasuk minor dibanding negara lain,” kata Wijayanto, sebagaimana dikutip Antara, kemarin. 

Ketika ditanya apakah langkah tersebut akan membuat hubungan ekonomi Indonesia dengan China renggang, Wijayanto berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu memilih antara China atau AS saja melainkan merangkul seluruh pihak. Dalam urusan dagang, ujar dia, Indonesia tidak perlu ideologis atau politis. “China pasti tidak mempermasalahkan, mereka paham jika saat hujan semua mencari payung,” kata Wijayanto.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Saat dihubungi secara terpisah, Bhima mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat kerja sama dengan AS menjadi penting. “Di era matinya kerja sama multilateral, maka prospek perdagangan harus dijalin secara bilateral," ujar dia.

Pertama, imbuh Bhima, Indonesia bisa menghindari sasaran kenaikan tarif AS karena hubungan yang harmonis. Apabila konfrontatif, Indonesia tentunya akan menjadi sasaran kenaikan tarif bea masuk ke AS dan hal ini merugikan posisi pelaku usaha. Kedua, Indonesia bisa meraup peluang relokasi industri dari AS terutama perusahaan yang menghindari perang tarif atau yang ingin mendekat ke sumber bahan baku. “Posisi perusahaan Indonesia bisa lebih masuk ke rantai pasok global,” ujar Bhima.

Yang ketiga, imbuh Bhima, Indonesia akan tetap memegang politik luar negeri bebas aktif untuk menyeimbangkan (balancing) hubungan dengan China yang selama beberapa tahun terakhir terlalu dominan. Sebelumnya pada Jumat (7/3), Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Indonesia harus melakukan mitigasi terhadap kebijakan Trump guna menjaga surplus perdagangan dengan AS.

Budi mengatakan dirinya telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (7/3). Dalam pertemuan tersebut, kata Budi, keduanya sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik agar tidak terkena dampak dari isu-isu negatif tentang Indonesia.

Ia juga menyebutkan salah satu langkah mitigasi yang bisa dilakukan Indonesia adalah dengan tidak membuat kebijakan yang dapat merugikan produk-produk ekspor tanah air di Amerika. Selain itu, dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan bisnis antara Indonesia dengan AS untuk menyamakan persepsi perdagangan. Menurut Budi, upaya ini harus dilakukan guna menjaga surplus perdagangan dengan AS. Budi juga mengatakan, Indonesia dan AS optimistis bahwa kerja sama kedua negara tetap berjalan dengan baik dan hubungan dagang semakin bagus.

 

 

BERITA TERKAIT

Kemenaker Terbitkan Terbitkan Aturan JKK, JHT dan JKM

  NERACA Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas…

Sistem Pelebelan Makanan Perlu Diseragamkan

  NERACA Jakarta - Sistem label gizi pada bagian depan kemasan makanan di Indonesia masih terbilang baru dan belum memasyarakat.…

Pemerintah Ungkap Perlunya Bank Tanah untuk Sektor Perumahan

  NERACA Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Kemenaker Terbitkan Terbitkan Aturan JKK, JHT dan JKM

  NERACA Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas…

Sistem Pelebelan Makanan Perlu Diseragamkan

  NERACA Jakarta - Sistem label gizi pada bagian depan kemasan makanan di Indonesia masih terbilang baru dan belum memasyarakat.…

Pemerintah Ungkap Perlunya Bank Tanah untuk Sektor Perumahan

  NERACA Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi…