NERACA

Jakarta - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan keterbukaan informasi publik harus menjadi perhatian partai politik (parpol) termasuk Partai Golkar yang dari hasil Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024 hanya berpredikat cukup informatif.

"Indikator E-Monev yang kami terima menunjukkan bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terisi oleh Partai Golkar," kata Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta Ferid Nugroho di Jakarta, Jumat (7/3).

Menurut dia, dalam E-Monev 2024, Partai Golkar meraih predikat "Cukup Informatif" dengan nilai 68. Rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik agar Partai Golkar dapat mencapai kategori "Informatif" di masa mendatang.

Ferid mengungkapkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam penilaian E-Monev yang belum dilengkapi oleh Partai Golkar. Padahal, dengan sumber daya yang dimiliki, seharusnya Golkar dapat mencapai hasil yang lebih baik.

"Ke depan, kami berharap indikator tersebut dapat dilengkapi agar Golkar menjadi badan publik yang informatif," ujarnya.

Farid menekankan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi perhatian utama partai politik sebagai badan publik serta bagian penting dalam mewujudkan tata kelola partai yang transparan dan akuntabel.

"Kami berharap Partai Golkar dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan agar ke depan semakin meningkatkan kualitas layanan informasi kepada publik," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, Afriyadi menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus memperbaiki tata kelola informasi sesuai dengan rekomendasi KI DKI Jakarta.

"Kami sejak awal selalu berupaya memberikan informasi kepada Komisi Informasi sesuai dengan permintaan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Partai Golkar pernah meraih penghargaan di tahun sebelumnya, namun seiring dengan perkembangan variabel penilaian, informasi yang disampaikan juga terus disesuaikan.

Menurut Afriyadi, pihaknya secara mandiri mengisi data dalam Self-Assessment Questionnaire (SAQ) berdasarkan rekomendasi dan panduan yang diberikan.

"Dari rekomendasi ini, kami jadi mengetahui aspek apa saja yang masih kurang. Bisa saja informasi sebenarnya sudah ada, tetapi belum tercantum dalam SAQ. Jika ada informasi yang dikecualikan, itu hanya dalam batas tertentu," katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Partai Golkar dan Komisi Informasi memiliki visi yang sejalan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

"Apa yang diminta pasti kami kerjakan. Jika ada kekurangan, kami akan terus memperbaikinya agar semakin baik," katanya.

Ke depan, Afriyadi memastikan koordinasi dengan Komisi Informasi akan lebih intensif.

"Sekarang kami sudah memahami aspek mana yang masih perlu diperbaiki, sehingga akan kami tanyakan langsung. Frekuensinya sudah sejalan, tinggal teknisnya saja. Kami sangat optimistis dapat mencapai kategori Informatif," katanya. Ant