NERACA

Jakarta – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk membahas langkah strategis dalam memaksimalkan potensi tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan di Maluku Utara guna mewujudkan swasembada pangan di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly menekankan pentingnya pemetaan wilayah Maluku Utara yang memiliki potensi lahan pertanian agar dapat dikelola secara optimal. 

“Kementerian Pertanian (Kementan) sangat responsif terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan di Maluku Utara. Diperlukan pemetaan yang jelas mengenai lahan yang cocok untuk sektor pertanian, sehingga program ini bisa berjalan dengan maksimal,” ujar Gubernur Sherly.

Sebagai tindak lanjut, akan dijadwalkan pertemuan antara Mentan Amran dan 10 kepala daerah di Maluku Utara untuk membahas lebih lanjut potensi lahan dan perencanaan ketahanan pangan.

Maluku Utara memiliki komoditas unggulan seperti kelapa, cengkeh, dan pala, namun saat ini dibutuhkan program peremajaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi besar dalam sektor peternakan, dengan ketersediaan lahan sekitar 30.000 hingga 40.000 hektar (ha) yang dapat dikembangkan untuk peternakan sapi.

“Maluku Utara saat ini belum memiliki peternakan skala besar. Kami akan membuka lahan peternakan agar bisa memenuhi kebutuhan daging di dalam provinsi sendiri, sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar,” tambah Sherly.

Di sektor tanaman pangan, direncanakan pembukaan lahan untuk tanaman jagung dan padi. Saat ini, produksi padi dan jagung di Maluku Utara masih jauh dari swasembada pangan, sehingga sebagian besar kebutuhan masih dipasok dari Jawa dan Makassar. 

“ Kami optimis, dengan pengelolaan yang baik, Maluku Utara bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sherly.

Lebih lanjut Sherly juga menyoroti bahwa sekitar 80 persen masyarakat Maluku Utara berprofesi sebagai petani. Meskipun lahan tersedia, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sektor pertanian. Saat ini, petani padi di wilayah tersebut sebagian besar berasal dari Bugis dan Jawa. Oleh karena itu, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian lokal.

Sementara itu, Mentan Amran menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendukung penguatan sektor pertanian di berbagai daerah dengan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing wilayah.

“Saat ini Presiden fokus pada pertanian untuk mewujudkan program prioritas swasembada pangan. Kita harus mendukung keunggulan tiap daerah dan membagi peran sesuai kompetensi serta potensi masing-masing,” ujar Amran.

Kementan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional. Dengan potensi lahan yang besar dan dukungan kebijakan yang tepat, Maluku Utara diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang mampu mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut untuk mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah Indonesia tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta has guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. 

Program ini, menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian.

Menurut Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada tahun 2050, kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat.

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Sudaryono, atau yang biasa disapa Mas Dar.

Mas Dar pun menjelaskan, program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut selain karena faktor domestik, juga lantaran dinamika global juga berperan penting dalam urgensi cetak sawah ini.