Oleh: Marwanto Harjowiryono

Dosen STAN, Pemerhati Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yang dikelola melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi. Untuk  itu, pengelolaan fiskal yang sehat, efisien, dan efektif sangat diperlukan dalam mencapai fiscal sustainability.

Fiscal sustainability merupakan konsep yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini dapat dicapai bila defisit APBN mampu dikendalikan pada tingkat yang rendah dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian utang dapat dikendalikan pada tingkat yang aman. Untuk Indonesia, besarnya defisit APBN dibatasi maksimum 3% dari PDB.

Ahli fiskal Musgrave (1959) berpendapat bahwa fiscal sustainability adalah kondisi yang diperlukan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang kuat, disamping pertumbuhan dan pemerataan. Dia juga  berpendapat  bahwa defisit anggaran yang besar dan utang negara yang meningkat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi, disamping akan menurunkan kepercayaan dan kredibilitas perekonomian.

Sementara tokoh lainnya,  Alesina (2022)  mengingatkan bahwa fiscal sustainability merupakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dia juga berpandangan bahwa defisit anggaran yang besar dan utang negara yang meningkat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dia juga mengingatkan perlunya  mempertimbangkan faktor-faktor politik dalam membuat kebijakan fiskal.

Untuk itu, semua stakeholder negara  perlu berhati-hati dalam mengawal perekonomian pada peran masing-masing. Pemotongan anggaran  APBN 2025 sebesar Rp 306,6 triliun yang baru saja dilakukan, harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong efisiensi anggaran belanja negara. Pemotongan diarahkan pada belanja operasional yang dipandang kurang strategis, dan kurang memberikan pengaruh kuat terhadap kesejahteraan rakyat.

Terjadi gejolak dan kekhawatiran K/L mengingat pelaksanaan pemotongan terkesan mendadak, saat para pengguna anggaran (PA) dari seluruh K/L  tengah bersiap untuk melakukan eksekusi DIPA APBN 2025  pada Januari lalu.

Konsekuensi pemotongan anggaran perlu diantisipasi dengan bijak, agar tidak menimbulkan risiko pada fiskal sustainability. Pemotongan anggaran merupakan langkah positif untuk mendukung kesehatan APBN 2025. Namun realokasi yang akan dilakukan  pada berbagai program prioritas perlu dijaga  agar tidak membengkak sehingga lebih besar dari pemotongan anggaran. Bila terjadi pembengkakan anggaran, akan berisiko pada meningkatnya defisit APBN 2025.

Sementara, APBN 2025 juga menghadapi risiko melambatnya pendapatan negara. Pendapatan perpajakan mulai dirasakan berat, seiring dengan melemahnya perekonomian dunia dan domistik. Di sisi lain, penerimaan PNBP terancam merosot karena penerimaan deviden BUMN di bawah BPI  Danantara yang baru saja dibentuk,  tidak akan disetor ke kas negara lagi. Deviden akan digunakan langsung untuk investasi  dan penambahan modal bagi BUMN yang memerlukan.  

Risiko pembengkakan belanja APBN 2025, serta melemahnya pendapatan negara dalam APBN 2025 merupakan tantangan dalam menjaga fiskal susutainability di tahun ini dan masa mendatang. Semoga ini menjadi corcern kita bersama.