Kemenkum Adakan Pelatihan Nilai Kebangsaan Bagi Pimpinan Tinggi

NERACA

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengadakan pelatihan Future Leadership berbasis nilai-nilai kebangsaan bagi pimpinan tinggi di lingkungan Kemenkum pada 20–22 Februari 2025 di BPSDM Hukum Kemenkum dalam rangka mendukung program Astacita.

Dalam pembukaan acara di Depok, Jawa Barat, Kamis (20/2), Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej berharap para peserta kegiatan yang terdiri atas pimpinan tinggi, pejabat fungsional ahli utama, dan kepala balai pendidikan dan latihan (diklat) tersebut mampu menerapkan berbagai nilai kebangsaan yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dalam menggerakkan organisasi.

“Tujuan utama dari kegiatan ini sesungguhnya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Tanah Air dan kedisiplinan, serta mampu bersama-sama jajarannya untuk mewujudkan visi dan misi dalam mencapai tujuan yang sama,” ucap pria yang akrab disapa Eddy tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/2).

Dia pun mengatakan salah satu langkah menjadi pemimpin masa depan (future leader) yang ideal, yaitu harus memiliki pemikiran yang visioner atau pandangan dan rencana dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut dia, terdapat tujuh kriteria untuk menjadi pemimpin yang ideal, yakni memiliki sifat jujur, kreativitas yang tinggi, tidak sekedar memberi perintah namun juga harus memberi contoh, harus mau menerima kritik dan saran, memiliki kemampuan retorika (keahlian berkomunikasi), terbuka dengan berbagi ide serta gagasan baru, serta memiliki critical thinking (berpikir kritis).

Untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia Maju, menurut Eddy, para pemimpin masa depan dapat dicapai dengan membangun SDM yang kompeten dan berkarakter

"Pemimpin masa depan itu merupakan orang yang memiliki komitmen, yang diharapkan dapat menghasilkan individu-individu produktif, memberikan manfaat, serta dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan profesional,” tuturnya.

Ia berpesan agar para peserta bisa bersama-sama menjaga kekompakan serta menjalin komunikasi yang baik, tak hanya kepada sesama peserta, namun juga kepada penyelenggara dan tenaga pengajar.

“Bangunlah suasana dan proses belajar yang efektif. Saya berharap kepada seluruh peserta pelatihan untuk mengikuti proses pembelajaran dengan penuh dedikasi dan kesungguhan,” katanya.

Sementara itu Kepala BPSDM Hukum Kemenkum Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024-2029, yaitu memperkuat pengembangan SDM.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pemimpin yang disiplin dan berintegritas dengan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan serta mampu bekerja dalam tim menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” ujar Gusti dalam kesempatan yang sama.

Ia menyebutkan program Astacita yang didukung oleh kegiatan pada poin ke-4, yaitu memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda,dan penyandang disabilitas.

Adapun kegiatan diselenggarakan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan peran dan fungsi di lingkungan Kemenkum. Ant

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

TII: Penahanan Hasto Murni Penegakan Hukum Karena Kecukupan Alat Bukti

NERACA Jakarta - Peneliti bidang hukum pada The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa…

BPOM Susun Aturan Bagi Pemengaruh yang Promosikan Produk Kosmetik

NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah menyusun aturan bagi pemengaruh atau influencer yang mempromosikan produk-produk kosmetik…

Ombudsman: Peran APIP Perlu Diperkuat Guna Cegah Malaadministrasi

NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menilai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu diperkuat karena berkontribusi…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

TII: Penahanan Hasto Murni Penegakan Hukum Karena Kecukupan Alat Bukti

NERACA Jakarta - Peneliti bidang hukum pada The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa…

BPOM Susun Aturan Bagi Pemengaruh yang Promosikan Produk Kosmetik

NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah menyusun aturan bagi pemengaruh atau influencer yang mempromosikan produk-produk kosmetik…

Ombudsman: Peran APIP Perlu Diperkuat Guna Cegah Malaadministrasi

NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menilai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu diperkuat karena berkontribusi…

Berita Terpopuler