NERACA

Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merealisasikan sebesar 20 persen belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menuju akhir triwulan pertama tahun ini.

"Rata-rata realisasi serapan anggaran di triwulan pertama sekitar 20 persen sesuai rencana anggaran. Ini terjadi hampir di semua dinas, karena sebagian besar kegiatan masih dalam tahap pendahuluan," kata Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam di Cikarang, Kamis (20/2).

Ia mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap realisasi serapan anggaran triwulan pertama pada rapat pimpinan awal pekan ini. Hasilnya, realisasi fisik dan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan rencana anggaran karena mayoritas kegiatan masih berada di tahap perencanaan atau proses tender.

Jaoharul juga meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bekasi memiliki metode yang sama dalam penghitungan serapan anggaran karena selama ini masih ada perbedaan.

"Penghitungan di masing-masing OPD masih menggunakan metode yang berbeda-beda dan hanya menyajikan angka persentase tanpa merinci tahapan yang tengah berjalan seperti perencanaan, proses tender atau pelaksanaan di lapangan," katanya.

Pemerintah daerah mulai tahun anggaran 2025 mendatangkan ahli untuk merumuskan metode penghitungan dimaksud agar seragam serta lebih efisien dan akurat.

"Yang tergambar selama ini hanya persentase realisasi fisik tanpa menjelaskan proses di baliknya. Oleh karena itu, kami mengundang ahli untuk menyusun metode penghitungan yang lebih akurat dan transparan agar seluruh tahapan dalam APBD Kabupaten Bekasi bisa tercermin dengan jelas," katanya.

Selain untuk menyamakan metode penghitungan pada setiap OPD, pemerintah daerah juga akan menyelaraskan kebijakan serapan anggaran dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.

Efisiensi tersebut, lanjut dia, akan dihitung berdasarkan capaian realisasi di triwulan pertama sebagai dasar evaluasi untuk anggaran di triwulan berikutnya.

"Setiap minggu kita melakukan evaluasi penyerapan APBD dan realisasi fisik tetapi masih terjadi perbedaan sistem penghitungan. Akibatnya, meskipun laporan menunjukkan angka 100 persen, faktanya progres pembangunan belum tergambar secara akurat," ucap dia.

Kepala Bagian Pembangunan pada Setda Kabupaten Bekasi Ikhsan Firmansah mengatakan kegiatan workshop OPD digelar pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi mengenai penghitungan realisasi kegiatan fisik yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran  2025.

Ikhsan berharap penghitungan realisasi kegiatan fisik ke depan bisa lebih transparan dan terukur sehingga evaluasi penyerapan APBD dapat dilakukan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Ant