NERACA

Lebak - Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Lebak, Banten pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 114,54 jiwa menjadi 111,74 jiwa jika dibanding tahun 2023.

"Menurunnya angka kemiskinan itu tidak signifikan, namun pemerintah setempat terus bekerja keras dengan mengoptimalkan berbagai program," kata Statistisi Ahli Muda dan Ketua Tim Kegiatan Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Lebak Ai Budiman, di Lebak, Jumat (7/2).

Selama ini, masyarakat miskin di Kabupaten Lebak masuk nomor dua di Provinsi Banten setelah Kabupaten Pandeglang.

Kemiskinan di daerah itu disebabkan berbagai faktor di antaranya minimnya pendidikan dan indeks pembangunan manusia (IPM), terbatasnya lapangan pekerjaan, minimnya pendapatan ekonomi keluarga dan rendahnya pelaku UMKM.

Kemiskinan di Kabupaten Lebak itu berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS setahun dua kali yakni pada bulan Maret dan September.

"Kami berharap hasil survei itu nantinya menjadi fokus program untuk arah kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan," katanya menjelaskan.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak Yosep Muhammad Holis mengatakan pemerintah daerah dalam upaya meminimalisasi kemiskinan ekstrem di daerah itu dengan sistem keroyokan, melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD).

Penanganan kemiskinan ekstrem tersebut lokus pada 22 desa di sejumlah kecamatan, dengan garapan pertama pengurangan beban pengeluaran, seperti pemberian bantuan sosial, seperti PKH, BLT, BPJS PBI, Kartu Indonesia Pintar, dan lainnya.

Kedua, pembangunan jalan hingga pelosok-pelosok kecamatan dan desa untuk kemudahan akses ekonomi.

Ketiga, dengan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan Dinas Pertanian, DPUPR, Dinkes, Dinkop dan UKM, Dinas Perikanan, Diskatapang, DPRKPP, dan lainnya.

Selanjutnya, program pengentasan kemiskinan ekstrem itu secara umum disampaikan ke pemerintah pusat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem nol persen.

Selain itu juga untuk mengentaskan kemiskinan by name by adres menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial setempat.

"Dengan nama dan alamat yang tercatat itu menjadi sasaran intervensi program percepatan kemiskinan ekstrem," katanya. Ant