NERACA

Padang, Sumbar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu (29/1).

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Kemudian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I masih mempelajari pengadaan termasuk penetapan harga bahan baku program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"KPPU masih mempelajari bagaimana konsep program tiga juta rumah yang meliputi proses pengadaan bahan dan lain sebagainya," kata Ridho Pamungkas.

Ridho mengatakan apabila nantinya pemerintah menerapkan skema tender konsolidasi dengan tujuan efisiensi anggaran, maka hal tersebut tidak masalah selama tidak merugikan keuangan negara.

"Misalnya nanti bahan baku semen dan batu bata disuplai oleh salah satu produsen seperti BUMN, dan ini tidak masalah sepanjang bertujuan untuk efisiensi anggaran," ujar dia.

Meskipun demikian, KPPU memastikan akan tetap mengawasi implementasi program Astacita Presiden Prabowo tersebut agar tidak terjadi penyelewengan terutama dari sisi kompetisi atau persaingan harga yang ditawarkan produsen. Tidak hanya itu, KPPU juga akan mengawasi pengadaan lahan hingga mekanisme rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah itu bisa ditempati.

Ridho mengatakan beberapa waktu sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan KPPU untuk membahas pengadaan bahan baku program tiga juta rumah.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih mencari formulasi pengadaan yang tepat. KPPU juga masih membahas hal ini di internal," ujarnya.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kementerian tersebut masih melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN.

Fahri mengatakan kementerian tersebut memiliki Direktur Penyediaan Lahan yang akan fokus menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan.

Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh kementerian itu. Ant