NERACA

New Delhi – Pemerintah terus mendorong kebijakan hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batu bara, sebagai strategi utama dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah yang tidak dapat dihindari demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi hilirisasi juga membuka peluang besar bagi kerja sama internasional, salah satunya dengan India.

Bahlil juga menekankan bahwa hilirisasi bukan sekedar meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan industri manufaktur berbasis sumber daya alam.

"Dengan hilirisasi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mengekspor produk bernilai tambah yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi ekonomi nasional," tambah Bahlil saat ditemui setelah mendampingi Presiden Prabowo di New Delhi.

Terkait peluang kerja sama dengan India, Bahlil menyoroti peran penting Indonesia sebagai salah satu produsen utama mineral strategis dunia. India memiliki peluang untuk mendukung hilirisasi sektor batu bara serta berinvestasi pada mineral kritis seperti nikel yang penting untuk pengembangan baterai kendaraan listrik.

"Kerja sama di sektor hilirisasi nikel sangat strategis bagi kedua negara. Indonesia dapat menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik, sementara India berperan sebagai mitra utama dalam rantai pasok global," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa kerja sama dengan India merupakan peluang emas untuk mempercepat pengembangan industri berbasis mineral dan energi di Indonesia.

"Kolaborasi ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan industri dalam negeri melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," imbuh Bahlil.

Melalui kerja sama yang baik dengan India, Bahlil optimistis Indonesia mampu mempercepat transformasi ekonominya, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam rantai pasok global. Kebijakan hilirisasi yang konsisten diyakini akan membawa dampak positif dalam jangka panjang bagi perekonomian nasional serta hubungan bilateral antara kedua negara.

Sebelumnya Bahlil pun menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, dengan mengedepankan pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa pelibatan lembaga keuangan dalam negeri menjadi strategi penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi. "Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis," tegas Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa keterlibatan institusi keuangan domestik dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Upaya ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

"Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami bekerja kurang lebih lima tahun sampai dengan menunggu arahan selanjutnya dari Presiden," ujar Bahlil.

Selain mengurangi ketergantungan pada pihak asing, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO). "Saat ini sudah mencapai B40, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai arahan Presiden," kata Bahlil.

Sementara itu, Plt Ketua DMSI Sahat Sinaga menjelaskan bahwa sejak Agustus 2011, Indonesia telah mencanangkan pola pengembangan sawit ke arah hilirisasi, yaitu mengarah agar produk-eksport sawit yang diekspor punya nilai tambah yang tinggi.

Pola hilirisasi ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.011/2011. Yaitu Produk Hulu dikenai Bea Keluar yang tinggi, dan Produk Hilir dikenai BK yang rendah.