NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, menggelar penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2025, bagi seluruh perangkat daerah. Penandatangan yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi tersebut, merupakan bentuk wujud komitmen untuk menjalankan tugas dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Dimana, didalam pakta integritas itu mencakup tujuh poin utama, termasuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sikap transparan dan jujur, serta komitmen melaporkan penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerja.

Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengatakan, bahwa penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014."Alhamdulillah, untuk tahun 2025 ini, kita berhasil melaksanakan penandatanganan tepat waktu, bahkan sebelum batas waktu yang ditetapkan," ujarnya, usai menghadiri kegiatan penandatangan tersebut, di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, Kamis (23/1).

Kusmana juga mengingatkan, agar para kepala perangkat daerah untuk memahami dan fokus pada indikator yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja. Terutama, untuk mendukung visi Sukabumi Bahagia Lahir dan Batin. Ia juga menekankan, pentingnya memetakan perjanjian ini hingga level staf, agar setiap peran dan kontribusi dalam mewujudkan target kinerja dapat terlihat jelas.

"Sekitar Februari atau Maret mendatang, penandatanganan serupa akan dilakukan bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota definitif yang baru," jelasnya.

Begitu juga, sambung Kusmana, penandatanganan juga akan dilakukan kembali pada Oktober 2025 bersamaan dengan revisi anggaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia berharap, perjanjian kinerja dan pakta integritas ini bukan hanya sekedar janji tertulis, tetapi menjadi langkah nyata untuk mewujudkan pemerintah yang lebih baik dengan prinsip Whole of Government atau melibatkan seluruh elemen pemerintahan secara maksimal.

"Dengan adanya komitmen seperti ini, saya optimis, Pemkot Sukabumi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi setda Kota Sukabumi, Yadi Muhammad Erlangga, menjelaskan, bahwa penandatanganan ini adalah instrumen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan yang melakukan penandatanganan ini, sebanyak 3 asisten, 3 staf ahli, 31 kepala perangkat daerah, dan 7 orang camat turut serta dalam penandatanganan ini.

"Ini menjadi dokumen serta bukti komitmen kita dalam menjalankan amanah, dengan nilai-nilai etika dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sekaligus menjadi acuan untuk memastikan setiap institusi pemerintahan, bekerja sesuai dengan target yang telah disepakati," pungkasnya. Arya