NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, telah membangun sedikitnya 2.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), sepanjang lima tahun terakhir ini. Khusus di 2024, sebanyak 195 unit dibangun di kawasan kumuh.

"Data rekapitulasi program rutilahu selama kurun waktu 2020 - 2024 adalah sekitar 2.000 unit yang sudah dikerjakan. Khusus tahun 2024 ada 195 unit yang sudah dibangun dan tersebar di tujuh kecamatan," ujar Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, kemarin.

Disisi lain, Ia juga mengungkapkan, jika besaran bantuan pembangunan untuk rutilahu yang bersumber dari Provinsi sebesar Rp20 juta. Dari jumlah itu, dibagi menjadi dua bagian. Yaitu, sebesar Rp17,5 juta untuk belanja barang, dan sisanya Rp2,5 juta untuk keperluan upah tukang. Bantuan keuangan ini dikelola langsung oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

"Apalagi saat ini, ada program rutilahu plus, dimana dalam satu bangunan itu harus ada fasilitas berupa septic tank. Nah, apakah dan sebesar itu cukup untuk itu," imbuhnya.

Untuk perencanaan tahun 2025, tambah Frendy, Bappeda bersama Dinas Pekerjaan Umum Tata ruang (PUTR) Kota Sukabumi, sudah melakukan pengajuan ke Provinsi. Tapi, hingga saat ini belum ada informasi lanjutan.

"Namun, untuk rutilahu kawasan kumuh,  provinsi masih ada sekitar 145 unit. Sedangkan untuk Kota Sukabumi, masih membutuhkan anggaran untuk bangun 1.200 unit lagi," jelasnya.

Berdasarkan aturan, sambung Frendy, rutilahu di kawasan kumuh dibangun diatas tanah seluas lebih dari  10 hektar, yang terdiri dari lima hingga enam kelurahan. Untuk rutilahu kawasan kumuh, masih didanai oleh provinsi. Namun, rutilahu yang diakibatkan oleh bencana, didanai dari anggaran APBD kategori standar pelayanan minimal dari Dinas PUPR.

"Kecuali ada kejadian mendadak, seperti peristiwa banjir di Jayaraksa Baros belum lama ini, akan menggunakan dana dari anggaran biaya tidak terduga," pungkasnya. Arya