NERACA

Semarang - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah menyebutkan bahwa okupansi atau tingkat hunian kamar hotel pada libur Tahun Baru 2025 turun dibandingkan periode sebelumnya.

Penasihat PHRI Jateng Bambang Mintosih, di Semarang, Rabu (8/1), menyampaikan bahwa rata-rata okupansi hotel saat Tahun Baru 2025 hanya mencapai 85 persen dari daya tampung.

Menurut dia, penurunan okupansi hotel di Jateng itu terjadi pada rentang waktu antara 28 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

"(Okupansi, red.) Libur tahun baru drop, pada malam tahun baru drop, dalam artian turun jauh," kata Benk, sapaan akrab sosok yang telah lama malang melintang di dunia perhotelan itu.

Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab dari penyusutan okupansi pada tahun baru ini, mengingat penurunannya sangat signifikan.

Dibanding periode sebelumnya, yakni saat libur Tahun Baru 2024, lanjut dia, okupansi hotel di Jateng rata-rata di atas 94 persen.

"Kami sejauh ini belum tahu apa sebabnya. Apakah karena kepanjangan masa liburnya atau bagaimana, seperti apa," katanya.

Bahkan, kata dia, merosotnya tingkat hunian hotel tersebut juga dialami daerah lain, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Jogja (Yogyakarta) juga sama (menurun). Jadi, mulai sepinya itu di tanggal 28, 29, 30, 31 (Desember 2024), itu sudah mulai turun," katanya.

Untuk momentum libur Natal 2024, ia mengatakan okupansi hotel justru cukup tinggi, berkisar 90 persen, yakni mulai sekitar 20-28 Desember 2024.

Setelah itu, ia heran karena okupansi hotel justru mengalami penurunan sehingga PHRI Jateng akan mendalami penyebab penurunan okupansi hotel tersebut.

Ia menduga penyebab turunnya okupansi hotel karena turunnya daya beli masyarakat, sebab di objek wisata juga merasakan hal yang sama terkait tingkat kunjungan saat libur tahun baru kemarin.

"Bisa jadi daya beli menurun. Apapun itu juga kita melihatnya harus objektif. Cuma, faktanya memang demikian ini terjadi, (kunjungan, red.) objek wisata juga sangat drop," katanya.

Karena itu, Benk menilai perlunya dilakukan evaluasi bersama dengan pemilik dan pengelola hotel, serta pemerintah daerah untuk lebih mendukung industri perhotelan dengan beragam kebijakan dan inovasi. (Mohar/Ant)