NERACA

Jakarta – Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian merekomendasikan agar pemerintah mampu menghadirkan kepastian dan akses pasar bagi petani, peternak serta nelayan agar bisa bergabung menjadi vendor dapur baik dapur satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sekolah dan dapur UMKM .

Upaya ini diharapkan mampu memperluas keterjangkauan produk hasil bumi dalam negeri sehingga dapat menggerakkan perekonomian lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Perlu ada jaminan dan akses pasar bagi petani untuk bisa langsung jadi vendor dapur, baik itu dapur umum (SPPG) maupun dapur UMKM,” ujar Eliza, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Dirinya juga menyoroti bahwa koperasi belum berjalan secara merata dan optimal di setiap daerah di Indonesia. Sementara SPPG atau dapur pusat yang memproduksi hingga 3.000 porsi menu MBG yang terafiliasi dengan koperasi ini tidak semua petani tergabung di dalamnya.

“Tadi tidak semua petani ini akan bisa mengakses langsung ke koperasi. Jika pun petani non anggota koperasi diperbolehkan menjual ke koperasi itu, tetap yang akan diprioritaskan anggota koperasi. Karena perlu kita ingat bahwa prinsip dasar koperasi itu adalah dari anggota dan untuk anggota yang berarti bahwa layanan dan manfaat koperasi terutama ditujukan bagi anggotanya,” jelas Eliza.

Dengan demikian, bila pendekatan produksi makanan dalam program MBG ini menerapkan central kitchen atau dapur pusat, maka menurutnya mampu membatasi petani, nelayan maupun peternak bergabung menjadi vendor pemasok bahan aku MBG.

“Apalagi kebanyakan petani, nelayan, peternak lokal kita ini skala produksinya kecil tentu akan sulit menjadi vendor central kitchen yang tiap hari aris memproduksi lebih dari 3.000 porsi, vendor besar yang kemungkinan besar menyuplai bahan makanan untuk ke dapur tersebut,” katanya.

Eliza pun menyarankan agar pemerintah meningkatkan keterlibatan petani, nelayan dan peternak lokal dengan pendekatan model dapur dengan maksud memanfaatkan dapur sekolah, pesantren, dapur UMKM yang telah ada dengan pemanfaatan satu sekolah satu dapur sekolah atau dapur tokoh masyarakat lokal. “Idealnya satu sekolah itu di-provide satu dapur, sehingga dapur-dapur ini bisa menyerap produk lokal karena petani, nelayan, peternak ini bisa langsung menjual ke dapur tersebut,” katanya lagi.

Usulan itu ia sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan. Dirinya berharap jika hal itu dilakukan di berbagai daerah diharapkan mampu meningkatkan penyerapan produk petani, peternak, hingga nelayan menghadirkan kepastian pasar, serta meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan partisipasi publik.

“Semakin banyak pelibatan publik ini monev-nya akan berjalan dengan baik dan memiliki sense of belonging yang kuat maka merasakan turut serta menyukseskan program MBG. Ini mendukung pemerintah juga,” demikian ucapnya. Diketahui pada hari ini program Makan Bergizi Gratis serentak digelar di berbagai daerah di Indonesia. Adapun program ini menelan anggaran pemerintah tahun 2025 sebesar Rp71 triliun.