NERACA

Semarang – Terus berkembangnya industri perikanan yang mengikuti seiring meningkatnya konsumi ikan dan turunannnya maka program revitalisasi tambak idle di Pantura (Pantai Utara) akan menjadi penopang pertumbuhan industri hilir perikanan di pulau jawa. Sebab, ketersediaan bahan baku ikan menjadi kunci majunya industri hilir perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan mengungkapkan “bayangkan satu pabrik kecil di sini butuh 3.600 ton tilapia setiap tahun, tapi tidak bisa dipenuhi. Tentu yang menjadi concern adalah bagaimana sisi hulu betul-betul bisa disiapkan dengan baik.”

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjalankan program revitalisasi tambak mangkrak di wilayah Pantura Jawa seluas 78 ribu hektare secara bertahap. Pelaksanaan tahap awal dilaksanakan tahun 2025 menyasar sekitar 20 ribu hektare tambak mengkrak yang berada di lahan milik pemerintah. Jenis ikan yang dikembangkan adalah nila salin.

Menurut Trenggono, nila salin menjadi pilihan karena memiliki survival rate tinggi, harga jualnya juga tinggi, dapat diolah menjadi beragam produk turunan, serta sudah dilakukan pengembangan budi daya secara modern melalui program modeling di Karawang, Jawa Barat.

“Pasarnya sendiri menurut data, menurut riset, market riset yang kita terima itu sekitar 23 miliar Dollar (di tahun 2034),” ungkap Trenggono di Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pada kunjungan kerjanya di kawasan industri tersebut, Trenggono melihat langsung proses pengolahan ikan milik PT Tilapia Nusantara Jaya. Salah satu produk yang dihasilkan adalah fillet nila beku. 

Perusahaan ini sebenarnya mampu mengolah 15 ton ikan setiap hari namun realisasi produksi baru di angka 4 - 5 ton per hari. Hal itu dipengaruhi ketersediaan bahan baku. Selain mengolah ikan nila, perusahaan juga mengolah ikan-ikan pelagis dan demersal.

Perusahaan juga siap melakukan ekspor produk olahan perikanan karena sudah memiliki sertifikat jaminan mutu yang dikeluarkan oleh KKP. Trenggono yang menyerahkan langsung sertifikat HACCP pada pemilik usaha siang tadi.

“Jadi kalau kita mampu produksi yang signifikan, dengan kualitas yang baik, menurut saya selain untuk kepentingan dalam negeri, kita juga bisa ekspor ke luar,” jelas Trenggono.

Lebih lanjut KKP memastikan kesiapan sistem jaminan mutu hulu-hilir produk kelautan dan perikanan. Sistem tersebut ditujukan sebagai dukungan 5 arah kebijakan pembangunan kelautan perikanan, seperti keberhasilan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota (PIT), pembangunan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan melalui sertifikasi penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 

"Tujuannya agar output atau produk dari program tersebut memiliki nilai keberterimaan dan nilai tambah serta berdaya saing di pasar global," kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini.

Ishartini mengatakan, penyelenggaraan penjaminan mutu harus dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan tertelusur di semua sekuen rantai pasok dan rantai produksi mulai dari bahan baku (pembenihan, pembesaran dan penagkapan ikan) sampai pada penanganan, pendistribusian dan pengolahan. 

Karenanya, produk yang dihasilkan harus melalui sertifikasi yaitu Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). 

Kemudian Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)., Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Anaysis Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI). 

"Sertifikasi jaminan mutu berlangsung dari hulu sampai hilir, agar produk yang dihasilkan memang betul-betul bermutu," jelas Ishartini. 

Ishartini mengatakan, terhadap pemenuhan persyaratan mutu tujuan ekspor, terdapat 1300 UPI dengan 3.117 jenis produk  yang memerlukan sertifikasi HACCP, serta 279.951  frekuensi ekspor per tahun yang memerlukan HC Mutu. 

Ishartini, mengakui bahwa pengembangan organisasi merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam mempercepat diversifikasi keberterimaan komoditas ekspor, menambah channel pembuka (front door) dalam ekspansi akses pasar global sehingga menjawab tantangan kesempatan bagi jenis - jenis produk yang keberterimaannya masih belum optimal. Adapun hal yang lebih penting yakni adanya reorganisasi ini harus tersosialisasikan dengan baik kepada para pelaku usaha, serta adanya proses online yang terintegrasi melibatkan berbagai instansi terkait harus mendukung kemudahan berusaha, kalau perlu dibuka kanal bantuan atau help desk untuk membantu mendampingi para pelaku usaha.