NERACA

Ambon – Pemerintah memberikan diskon 50 persen biaya listrik kepada pelanggan Rumah Tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA. Berlaku Januari hingga Februari 2025, kebijakan ini akan menjangkau sebanyak 81,42 juta pelanggan PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA dan 2.200 VA.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa ini merupakan stimulus bantalan atas kenaikan 1 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan mulai berlaku di awal tahun 2025.

"Itu kan tarif listrik diskon 50 persen itu untuk di bawah 2.200 VA, itu sebagai stimulus bantalan ketika kenaikan PPN," ujar Bahlil pada kunjungan kerja di Ambon.

Kebijakan ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan untuk mendukung masyarakat menghadapi tantangan ekonomi di tahun mendatang. Salah satu kebijakan yang disampaikan adalah kenaikan 1% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Saat ini sedang disusun regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan diskon biaya listrik. Setelah regulasi tersusun, PT PLN (Persero) akan menjelaskan teknis pelaksanaan program tersebut, baik bagi pelanggan pascabayar maupun prabayar.

Selama pelaksanaan pemberian Diskon Biaya Listrik, PT PLN (Persero) wajib memberikan pelayanan kepada konsumen PT PLN (Persero) sesuai dengan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang telah ditetapkan Pemerintah.

Kebijakan ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk menghadirkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi dengan tetap mengedepankan semangat gotong royong.

Lebih lanjut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin keandalan pasokan dan suplai listrik di Indonesia Timur, khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kondisi ini sekaligus menjaga aktivitas dan pertumbuhan perekonomian masyarakat 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Saya dapat pastikan dengan kesiapan yang dilakukan oleh teman-teman Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, InsyaAllah listrik aman," jelas Bahlil.

Bahlil mengungkapkan, pembangkit Listrik Terapung BMPP Nusantara I memiliki kapasitas terpasang 60 MW dengan menggunakan mesin diesel berbahan bakar minyak (HSD) atau gas sebagai sumber energi utamanya. Keberadaan pembangkit tersebut dapat menjaga stabilitas kondisi kelistrikan kota Ambon. "(Kapasitas terpasang) ini ada 60 Mega Watt (MW). Jadi kapasitas terpasang sekarang di seluruh Ambon ini sekitar 100 MW. Kita peak-nya di antara 60 MW sampai 70 MW. Jadi cadangannya masih ada sekitar 30 MW," tegas Bahlil.

Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir atas pasokan sumber energi untuk kelistrikan di wilayah 3T. "Saya pikir tidak ada yang harus dikhawatirkan. Suplai terhadap bahan bakar, batubara, gas, itu juga cukup untuk kapasitas 17 sampai 18 hari, bahkan ada yang 20 hari. Jadi relatif oke," ungkap Bahlil.

Terkait wilayah 3T yang belum terlistriki, Bahlil meminta kepada PT PLN (Persero) untuk segera memberikan akses kelistrikan di daerah tersebut. Ini sebagai respon cepat pemerintah dalam mewujudkan energi yang adil dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengungkappkan, ” Kami sudah mendapatkan laporan dari PLN, tadi Direktur Transmisi PT PLN (Persero) Evy Hariyadi menyampaikan laporannya terkait dengan persiapan untuk Nataru ini aman, secara reserve margin atau cadangan kita masih cukup untuk Natal dan tahun baru ini."

Konsumsi listrik, sambung Jisman, masyarakat saat nataru cenderung turun hingga mencapai 13 persen meski tahun 2023 lalu meningkat 8 persen. "Secara naturalnya, alaminya, saat nataru itu biasanya turun sekitar 13 persen, 13 persen diperkirakan akan turun, meskipun kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Nataru 2023 maupun Natal sama tahun barunya itu ada kenaikan 8 persen," tutur Jisman.

Kenaikan konsumsi listrik 8 persen tahun lalu tersebut dapat diantisipasi PLN dan menurut Jisman kenaikan konsumsi listrik itu bukanlah sesuatu yang buruk namun sebaliknya, karena menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi.

"Kenaikan konsumsi tersebut itu sebenarnya hal yang bagus, itu menunjukkan adanya kenaikan beban, jadi ada tumbuh ekonomi, tumbuh listrik itu bagus sekali, dan itu yang kita harapkan," ungkap Jisman.